Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2010

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
perpres No.20 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2012

Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 1964

Pengawasan atas Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Dagang Negara dan Perusahaan Negara di Luar Negeri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perpres No.20 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Benefits in Indonesia)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 20 Tahun 2014 - Lampiran.pdf
Perpres Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 1963

Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "Production Sharing"

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
Perpres No.20 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2006

Tunjangan Panitera

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

Mencabut :

KEPPRES No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

Download :
PERPRES No.20 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 20 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengembang - Sistem Intelijen

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 20, LN.2022/No.30, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Pengembang Sistem Intelijen bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2008

Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
PERPRES No. 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Download :
PERPRES NO 20 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2021

Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 110 Tahun 2006 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Download :
Perpres Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Hak Keuangan - Fasilitas - Ketua - Wakil Ketua - Anggota - Badan Nasional Sertifikasi Profesi

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 20, LN.2021/No.89, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perlu menetapkan Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republilk Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 10 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian Hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terdiri atas honorarium dan fasilitas biaya perjalanan dinas. Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi diberikan setiap bulan. Fasilitas biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas, apabila melakukan perjalanan dinas.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 110 Tahun 2006 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 2018

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Mencabut :

PERPRES No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Download :
Perpres Nomor 20 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2014.