Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2006

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

Lingkungan Hidup Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PRPS NO 109 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2017

Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 109 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Download :
Perpres Nomor 109 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pengantar Kerja

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 109, LN.2021/No.268, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Pemberian tunjangan pengantar kerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat dibebankan pada APBN, sedangkan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah dibebankan pada APBD.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 62 Tahun 2007.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Asuransi BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perpres 109 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Download :
Perpres Nomor 110 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pencabutan - Peraturan Presiden - Lembaga Pembiayaan

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 110, LN.2020/No.260, TLN No.6579, jdih.setkab.go.id : 3 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan khususnya di sektor Lembaga Pembiayaan tersebut, OJK telah menetapkan peraturan mengenai Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2011.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan dibentuknya OJK melalui UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh OJK. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 9 Tahun 2009.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2021

Kementerian Sosial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

Download :
Perpres Nomor 110 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial - KEMENSOS

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 110, LN.2021/No.270, jdih.setneg.go.id : 16 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Sosial

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Sosial.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 67 Tahun 2019; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi; organisasi; unit pelaksana teknis; tata kerja; dan pendanaan Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh menteri. Kemensos mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 46 Tahun 2015.
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial bersumber dari APBN.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2013

Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Asuransi BUMN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Download :
Perpres 110 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2018

Pengesahan ASEAN Agreement On Medical Device Directive (Persetujuan ASEAN Untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 110 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2015

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Mencabut :

PERPRES No. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Perpres Nomor 110 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2007

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERPRES NO 110 TH 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.