Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.431 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2014

Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Lingkungan Hidup Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2023

Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perpres Nomor 70 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Lahan - Investasi

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 70, LN 2023 (138) : 16 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Lampiran file: 16 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2017

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Mencabut :

PERPRES No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Download :
Perpres Nomor 70 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Download :
Perpres Nomor 70 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Gaji - Asisten Ombudsman - perubahan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 70, LN 2024 (101) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dengan adanya peningkatan beban tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Asisten Ombudsman, perlu dilakukan penyesuaian gaji bagi Asisten Ombudsman yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 64 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 15 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 15 Tahun 2014.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2013

Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

Download :
Perpres 71 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2017

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Concerning Air Services)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 71 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2008

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States On Educational And Cultural Cooperation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 71 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2010

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Download :
Perpres No.71 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2015

Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Download :
Perpres Nomor 71 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2011

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Download :
Perpres_no_71_2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.