Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.431 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2012

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Emirates On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Service, And Special Passports)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2021

Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 65 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Perisalah Legislatif - Asisten Perisalah LegiSlatif

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 65, LN.2021/No.161, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Negeri Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai pemberian tunjangan setiap bulannya kepada Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif. Pemberian tunjangan jabatan tersebut dibebankan pada APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat dan APBD bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2008

Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-Korea Centre Between The Member Countries Of The Association of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea Memorandum (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
PERPRES NO 65 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2013

Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan

Download :
Perpres 65 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2011

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2010

Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus

Pendidikan

Download :
Perpres No.65 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2006

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Mengubah :

PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Download :
PERPRES No.65 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
PERPRES No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Download :
Perpres Nomor 65 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2005

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Mencabut :

KEPPRES No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Download :
PERPRES NO 65 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2024

Pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

pengesahan - protokol - Wilayah Negara

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 65, LN 2024 (94) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)

ABSTRAK:

Dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000; dan Perpres Nomor 12 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 November 2018 di Bangkok, Thailand.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
Lampiran: 3 berkas.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.