Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.557 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 114 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. PERPRES No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Download file:
Perpres Nomor 114 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Mencabut
  1. PERPRES No. 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Download file:
Perpres Nomor 113 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Perpres Nomor 112 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 120 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Mencabut
  1. PERPRES No. 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Download file:
Perpres Nomor 111 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 110 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Mencabut
  1. PERPRES No. 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Download file:
Perpres Nomor 110 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Mencabut
  1. PERPRES No. 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Download file:
Perpres Nomor 109 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mencabut
  1. PERPRES No. 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Download file:
Perpres Nomor 108 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
Download file:
Perpres Nomor 107 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Download file:
Perpres Nomor 106 Tahun 2015.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 105 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERPRES No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
  2. PERPRES No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Download file:
Perpres Nomor 105 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan