PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Sosial

Menemukan 309 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2014
Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permensos No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2014
Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 17 Tahun 2017 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2019
Mencabut :
  1. Permensos No. 18 Tahun 2012 tentang Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Akan Disusun Tahun 2011-2014
  2. Permensos No. 11 Tahun 2012 tentang Peta Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019
Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis
  2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012
Pekerja Sosial Masyarakat

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2013
Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016
Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 Tahun 2008
Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2013
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017
Program Keluarga Harapan

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan