Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1958

Badan Koordinasi Inteligence

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 8 Tahun 1959 tentang Badan Pusat Intelligence

Download :
PP No. 064 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Modal Penyertaan Pada Koperasi

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download :
PP No. 33 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1996

Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Mencabut :

PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

Download :
PP No. 70 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

Tata Cara - Pemeriksaan - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2021/No.1, TLN No.6613, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan kctentuan pasal 57 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan PP tentang Tata cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP ini mengatur mengenai tata cara pemeriksaa PNBP yang meliputi: 1) Instansi Pemeriksa, Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar yang diperiksa; 2) dasar pemeriksaan PNBP; 3) ruang lingkup pemeriksaan PNBP; 4) Pelaksanaan Pemeriksaan PNBP, yang mencakup tugas dan wewenang Instansi Pemeriksa, keikutsertaan pihak lain dalam Pemeriksaan PNBP, hak dari pihak yang diperiksa, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan; 5) Hasil Pemeriksaan PNBP, yang terdiri dari temuan hasil pemeriksaan PNBP, tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBP, pembahasan akhir atas laporan temuan hasil pemeriksaan PNBP, dan laporan hasil pemeriksaan; 6) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; serta 7) Monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Penjelasan 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 91 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 3 TH 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 82 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1993

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PAL Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 33 Th 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1968

Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 31 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara

Download :
pp no 028 tahun 1968.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 126 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara Ralin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 126 tahun 1961.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012.