PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1975
Pengangkutan Zat Radioaktip

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1987
Izin Usaha Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 53 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1957) Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
  2. PP No. 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1957
Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah Mengenai Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer Sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1957)
Mengubah :
  1. PP No. 55 Tahun 1954 tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1953
Mengubah dan Menambah Lebih Lanjut "Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 Nomor 721)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 48 Tahun 1954 tentang Mengubah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitvoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Staatsblad 1934 No. 721)
Mengubah :
  1. Mengubah Stbl. 1934 No.721
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1959
Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1963
Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya
Mencabut :
  1. PP No. 32 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1961
Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi

Asuransi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa Serta Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1958
Pengusahaan Pertambangan Timah Belitung

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1986
Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. Jatraco)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1991
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan