Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1960

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 72) Mengenai Penunjukkan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Myampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pp no 007 tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Download :
PP Nomor 7 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kemudahan - Pelindungan - Pemberdayaan - Koperasi - Usaha Mikro Kecil dan Menengah - UMKM

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN.2021/No.17, TLN No.6619, jdih.setkab.go.id : 92 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 20 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai antara lain kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Selanjutnya Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 17 Tahun 2013, Perpres Nomor 27 Tahun 2013, dan Perpres Nomor 98 Tahun 2014.
Penjelasan 29 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1979

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
PP NO 7 TH 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2000

Kepelautan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PP No.7 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1995

Perubahan Tarif Bea Meterai

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Mencabut :

PP No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Atas Cek Dan Bilyet Giro

Download :
PP No. 7 Th 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1963

Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Pada Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (STBL. 1937 no. 604) Untuk Tahun 1963

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
pp no 007 tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2023

Penguasaan Teknologi Keantariksaan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PP Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Teknologi - Keantariksaan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7, LN.2023/No.26, TLN No.6851, jdih.setneg.go.id: 29 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penguasaan teknologi keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 57, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2013.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenal: 1) Penguasaan dan Pelindungan teknologi Keantariksaan; 2) standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 3) peran serta masyarakat dalam Penguasaan teknologi Keantariksaan; 4) pembinaan; dan 5) pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Pendanaan Penguasaan teknologi Keantariksaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 45 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 29; Lampiran hlm 30 sd 45).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1994

Lembaga Sensor Film

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Download :
PP No. 7 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1959

Kenaikan Gaji Pokok Menurut "P.G.P.N. 1955" Serta Perubahan dan Penghapusan Beberapa Jenis Tunjangan Bagi Pegawai Negeri dan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bekas Pegawai Negeri, Janda dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 9 Tahun 1958 tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara
PP No. 25 Tahun 1957 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 19 Tahun 1957) Tentang Tunjangan Kejuruan
PP No. 10 Tahun 1957 tentang Pemberian Tunjangan Kejuruan

Mengubah :

PP No. 61 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 89) Tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum
PP No. 35 Tahun 1957 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Umum
PP No. 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "Pgpn 1955" (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Kemudian)

Download :
PP No 007 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1993

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Mengubah :

PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

Download :
PP No. 7 Th 1993.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1979.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 1995.