Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2020

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Download :
PP Nomor 61 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Barang - Kena Pajak - Tergolong - Mewah - Kendaraan - Bermotor - Pajak Penjualan - Barang Mewah

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2020/No.236, TLN No.6568, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta mendorong industri pariwisata, perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), merupakan kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya. Selain pengenaan pajak sebesar 20% terhadap kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tersebut, terdapat pula pengenaan tarif sebesar 40%, 50%, dan 75% atas kelompok barang kena pajak lainnya sebagaimana diatur salam PP ini.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 72 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2022

Penambahan Modal Badan Bank Tanah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PP Nomor 61 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Penambahan Modal - Badan - Bank Tanah

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN.2022/No.240, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah

ABSTRAK:

Dalam rangka pemenuhan modal Badan Bank Tanah sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, perlu melakukan penambahan modal Badan Bank Tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebogaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2021; dan PP Nomor 64 Tahun 2021.
PP ini mengatur mengenai penambahan modal negara Republik Indonesia kepada Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Nilai penambahan modal tersebut sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2022.
Lampiran: 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pers, Pos, dan Periklanan Informasi Publik

Download :
PP 61 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1951

Peraturan Tata Tertib Dewan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Kerja Adminstratif (Peraturan Tata Tertib) Aparatur Pemerintahan Negara Pada Tingkat Tertinggi

Download :
PP No. 61 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2013

Pengelolaan Limbah Radioaktif

Lingkungan Hidup

Download :
PP Nomor 61 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Kepelabuhan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Mencabut :

PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Download :
PP_No_61_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Diubah dengan :

PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Download :
PP Nomor 61 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
pp no 061 tahun 1961.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2017

Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP Nomor 61 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1959

Penunjukan Hasil yang dibikin dengan Alkohol-Etil yang dalam Keadaan-Keadaan yang Tertentu Tidak Akan dibebani Bea-Masuk sebagai Barang Alkohol Sulingan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 30 Tahun 1954 tentang Penunjukkan Terhadap Beberapa Hasil yang dibikin dari Alkohol-Etil, yang dalam Keadaan-Keadaan Tertentu Tidak Akan dibebani Sebagai Barang Alkohol Sulingan

Download :
PP No 061 Tahun 1959.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2009.