Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1971

Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP NO 56 TH 1971.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1958

Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Download :
PP No. 056 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1991

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

Mencabut :

PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

Download :
PP NO 56 TH 1991.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2002

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP No.56 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1996

Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No. 56 Th 1996.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2007

Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

PP No. 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP 56 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1970

Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"

Download :
pp no 056 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1959

Sumpah Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Intelligence

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP No 056 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1999

Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

BUMN Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
PP No. 56 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022

Kekayaan Intelektual Komunal

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
PP Nomor 56 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kekayaan Intelektual - Komunal

2022

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2022/No.232, TLN No.6837, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kekayaan Intelektual Komunal

ABSTRAK:

Untuk kepentingan pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu menetapkan PP ini.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai: 1) jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis; 2) inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK; 3) penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, danf atau Pemerintah Daerah; 4) pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK; 5) pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan 6) pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK yang dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah bersumber dari: APBN; APBD; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Negara tetap melindungi KIK yang tidak dilakukan pencatatan atau KIK yang belum dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 26 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 18; Lampiran hlm 19 sd 26).

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1971.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1991.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2002.