Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Kerja bagi Anggota ABRI
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
Diubah dengan
  1. PP No. 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970
Download file:
pp no 011 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Kerja bagi pegawai Negeri Sipil
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara
Diubah dengan
  1. PP No. 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara Sebagaimana Ditetapkan Dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 Dan 15 Tahun 1970
Download file:
pp no 010 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaja Motor Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 123 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Gaya Motor
Download file:
pp no 009 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Penyertaan Negara Dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (P.T. Indoplant)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
Download file:
pp no 008 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pembubaran Badan-Badan Dan Pimpinan Umum Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian.
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin Dan Alat Listrik
  2. PP No. 98 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan
  3. PP No. 100 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia
Download file:
pp no 007 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-Pejabat Negeri Dalam Rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri Republik Indonesia
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Download file:
pp no 006 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
pp no 005 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
pp no 004 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Diubah dengan
  1. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
Download file:
pp no 003 tahun 1970.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Diubah dengan
  1. PP No. 71 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Download file:
pp no 002 tahun 1970.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan