Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.893 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1970
Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1971
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1996
Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1995
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1962
Tarip Uang Tera

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 6 Tahun 1964 tentang Tarip Uang Tera
Mencabut :
  1. PP No. 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera
  2. PP No. 14 Tahun 1951 tentang Tarip Uang Tera
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1953
Peraturan Pemerintah untuk Merubah Uang Ganti Rugi Maksimum Tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-Verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 Nomor 39)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1991
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
Mencabut :
  1. PP No. 43 Tahun 1974 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Gula Bone Dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone Sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) Ex Perusahaan Negara Perkebunan XX
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2006
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
  2. PP No. 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
  3. PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Mengubah :
  1. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan