Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No. 55 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PP No. 54 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Abstrak

BUMN Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Mencabut

PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Download file:

PP No. 53 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

Abstrak

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PP No. 52 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Statistik

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kependudukan dan Perkawinan Pangan, Pertanian dan Peternakan Perekonomian

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik
PP No. 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi
PP No. 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian
PP No. 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk

Download file:

PP No. 51 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP Nomor 50 Tahun 1999.pdf

sumatera barat - Pembentukan Kecamatan - Wilayah kabupaten - Pesisir Selatan - Solok - Sawahlunto/Sijunjung - Pasaman

1999

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50, LN.1999/NO.95, LL SETNEG : 10 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

ABSTRAK:

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah kabupaten daerah Tingkat II tersebut.
Dasar hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, sebagai Undang-undang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam PP ini diatur pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 1999.
Segala ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP ini dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 49 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 48 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 47 th 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Presiden Republik Indonesia

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP No. 46 th 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 1999.