Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1958

Badan Koordinasi Penyaluran

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 14 Tahun 1961 tentang Panitia Penyelesaian Masalah Pemberontakan Dan Gerombolan Yang Menyerah

Download :
PP No. 025 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023

Wilayah Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Download :
PP Nomor 25 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pertambangan

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 25, LN.2023/No.64, TLN No.6873, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wilayah Pertambangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 4 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) yakni merupakan wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Kegiatan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penemuan dan inventarisasi data dan informasi geologi serta potensi Mineral dan Batubara dilakukan pada Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). WP sebagai bagian dari WHP merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 49 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 39, penjelasan hlm 40 sd 49)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1964

Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Mencabut :

PP No. 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Download :
pp no 025 tahun 1964.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009

Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

Perpajakan

Download :
PP_No_25_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2017

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan PeIabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PP 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2008

Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP 25 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1995

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Download :
PP No. 25 Th 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1988

Pembentukan Kecamatan Peundey Di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat Dan Kota Sukabumi Timur Di Kotamadya Tingkat II Sukabumi Dan Kecamatan Manis Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PP NO 25 TH 1988.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2002

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan

Download :
PP No.25 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1972

Penyelesaian Hak Pemilikan Atas Firma Tegelfabriek Midden Java

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 25 TH 1972.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 1958.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.