Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1976
Cuti Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Mencabut :
  1. PP No. 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat dalam Negeri
  2. PP No. 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1953 Tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran-Negara 1953 No. 26)
  3. PP No. 21 Tahun 1953 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953.Mengenai Pemberian Istirahat Dalam Negari
  4. PP No. 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri
  5. PP No. 53 Tahun 1951 tentang Pemberian Istirahat Karena Hamil
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005
Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1953
Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya

Kepegawaian, Aparatur Negara Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil
Diubah dengan :
  1. PP No. 28 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1953 Mengenai Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam Melakukan Kewajibannya
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2011
Badan Pertimbangan Kepegawaian

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu Lintas Devisa
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1999
Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1980
Pembentukan Kecamatan Bakarangan Dan Kecamatan Piani Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Loksado Dan Kecamatan Kalumpang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong Di Kabupaten Daerah II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap Dan Kecamatan Panyipatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Hampang Dan Kecamatan Sungai Durian Di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009
Kawasan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

BUMN Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro
  2. PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1987
Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan