Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.901 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1955

Panji-Panji Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Lambang Kesatuan Untuk Seluruh Korps

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 20 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1951

Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1952 tentang Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional

Mengubah :

PP No. 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional

Download :
PP No. 20 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1976

Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya

Kepegawaian, Aparatur Negara Partai Politik dan Pemilu

Download :
PP NO 20 TH 1976.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 68 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Download :
PP Nomor 20 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Komisi Pengawas Persaingan Usaha - pnbp - kppu

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN.2023/No.46, TLN No.6859, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ABSTRAK:

Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana atas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai jenis PNBP yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi penerimaan dari: 1) permohonan surat keterangan bebas tanggungan berperkara; 2) pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara; 3) penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan; dan 4) denda administratif. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP tersebut dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib disetor ke Kas Negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9, lampiran hlm 10)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1956

Mengganti Peraturan Penghapusan Uang yang dicuri, digelapkan atau Hilang dari Perhitungan Bendaharawan yang Bersangkutan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

"Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 25 ("Staatsblad" No. 2)

Download :
PP No. 20 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021

Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Download :
PP Nomor 20 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penertiban - Kawasan TERLANTAR - Tanah Terlantar

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN.2021/No.30, TLN No.6632, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan PP tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah; objek penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar; penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; dan pendayagunaan kawasan telantar dan Tanah Cadangan Umum Negara/TCUN. TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1977

Gaji Pokok Jaksa Agung

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia

Download :
PP NO 20 TH 1977.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1970

Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

Diubah dengan :

PP No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"

Mencabut :

PP No. 8 Tahun 1967 tentang Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur

Download :
pp no 020 tahun 1970.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Asuransi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1995

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaima Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995

Partai Politik dan Pemilu Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Download :
PP No. 20 Th 1995.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 1976.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 1956.