Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Uang Daerah Pada Bank Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraan keuangan mengandung prinsip keterbukaan, bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat; bahwa dalam rangka penyelenggaraan prinsip-piinsip pengelolaan keuangan Daerah perlu dilakukan kemitraan dengan Bank Umum yang berada di Daerah; bahwa pedoman pengelolaan uang Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Daerah Pada Bank Umum belum efektif diterapkan sehingga perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019
3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Susunan Organisasi;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Tata Kerja;
e. Kepegawaian;
f. Keuangan;
g. Perlengkapan Kantor dan Aset;
h. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Susunan Organisasi;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Tata Kerja;
e. Kepegawaian;
f. Keuangan;
g. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi Pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan penyelenggara negara, maka diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. bahwa iuran progran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bukan penyelenggara negara dimaksud adalah Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Buol, pengaturan tentang iuran jamina sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien;
c. bahwa Sistem jaminan Sosial Nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah, yang bukan Penyelenggaran negara/Non PNS;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kewenangan dan Sasaran Penerima Program;
c. Persyaratan Penerima Program;
d. Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi;
e. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran;
f. Manfaat;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 24 Tahun 2017
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No.---
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang Tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil; tata kerja; kepegawaian; keuangan; perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Buol.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Perda Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol sebagaimana telah diubah dengan eraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Dinas Daerah;
c. Susunan Organisasi;
d. Jabatan dan Eselon;
e. Ketentuan Peralihan;
f. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Buol Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
18 Halaman, Lampiran: 17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 52 Tahun 2019
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2019/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadiian dan nondiskriminatif; bahwa Penerimaan Peserta didik baru merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Daerah; bahwa kewenangan Pemerintah Daerah membuat kebijakan teknis Penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Yang Telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Cara PPDB; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
16 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 rentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengaturan tentang mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah perlu disesuaikan dan diatur kembali;
Bahwa mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah perlu ditetapkan dengan Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Mekanisme dan tata cara pemungutan pajak daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Buol No. 05 Tahun 2009; Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol 12 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buol No. 11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 12 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 14 Tahun 2011;Perda Kabupaten Buol No. 15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 17 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Buol No. 13 Tahun 2013; Perda Kabupaten Buol No. 5 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Buol No. 37 Tahun 2016.
Pearturan Bupati ini mengatur tentang jenis pajak, dan tata cara pemungutan pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
23 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Urusan dan Susunan Organisasi;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Tata Kerja;
e. Kepegawaian;
f. Keuangan;
g. Perlengkapan Kantor dan Aset;
h. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), pasal 21, pasal 22 ayat (2), pasal 27 ayat (7), Pasal 30 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Perda Kabupaten Buol No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
c. Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak;
d. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penertiban SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
e. Tata Cara Penghitungan Pajak Restoran;
f. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
g. Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan;
h. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
i. Pembukuan dan Pemeriksaan;
j. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
k. Kadaluarsa Penagihan;
l. Pengawasan dan Pengendalian;
m. Ketentuan Peralihan;
n. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
17 Halaman, Lampiran: 11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
