Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Bidan dan Perawat pada Puskesmas Perawatan dan Gedung Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 2 dan ayat 5 Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
UU No.10 Tahun 2002, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 TYahun 2015
Besarnya tambahan pengahsilan bagi PNS Bidan dan PNS Perawat sebesar Rp500.000,00 setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Permendagri No. 61 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Usaha Daerah RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No, 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebutuhan, tata cara dan prinsip pengadaan barang/atau jasa; Pengadaan barang/jasa bagi BLUD RSUD dengan status penuh; dan Tanda bukti perjanjian pengadaan barang/atau jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 27 Tahun 2017
komoditas unggulan - tanaman kelor - rencana induk - pengembangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis
UU No.10 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No,78 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2014
Pengembangan kawasan di Parigi Moutong perlu mengoptimalkan pemanfaatan tanaman Kelor sebagai produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong merupakan lembaga milik Pemda yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;
Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja RSUD Anuntaloko perlu pengaturan kinerja RSUD Anuntaloko perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya;
Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai peraturan internal ( Hosipital by laws) RSUD Anuntaloko perlu diatur Perbup;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Internal ( Hospital by laws) RSUD Anuntaloko.
UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2992; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimna telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; Permenkes No 159.b/Menkes/Per II/ 1998; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2005; Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/ 2008.
Dalam peraturan bupati ini diatur Peraturan Internal ( Hospital by laws) RSUD Anuntaloko dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturanya. Diatur tentang nama, tipe, kedudukan, visi, misi, filosofi, dan tujuan; sejarah pendirian, kelas, alamat dan logo; pemilik; kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah; pejabat pengelola rumah sakit; satuan pemeriksa internal; komite; staf medis fungsional; instalasi; kelompok jabatan fungsional; unit penjamin mutu dan keselamatan pasien; tata kerja; pengelolaan sumber daya manusia; peraturan internal staf medik (medical staff by laws); kewenangan klinis (clinical privilege); Penugasan klinis; peraturan pelaksanaan tata kelola klinis; tata cara review dan perbaikan peraturan internal staf medis; kerahasiaan informasi medis; kebijakan, pedoman dan prosedur; kerjasama/ kontrak; perencanaan dan penganggaran; akuntansi, pelapiran dan pertanggungjawaban; pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja; tuntutan umum dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Perbup No. 68 Tahun 2015.
47 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah mewujudkan tujuan pembangunan; bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diberikan dengan menentukan kriteria dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil belum ditetapkan, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah memperolah persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: persyaratan dan kriteria; besaran dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai; penilaian pemberian tambahan penghasilan pegawai; cara menghitung nilai; hari kerja dan jam kerja; tata cara pembayaran; pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
13 halaman; Lampiran 6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.402.094.204.534,30. bertambah sejumlah Rp. 107.765.239.117,37. sehingga menjadi Rp. 1.509.859.443.651,67.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mekanisme pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL, Dan Pelaporan SKPD pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pariigi Moutong Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
sehubungan dengan terjadinya kenaikan besaran Uang Persediaan untuk membiayai program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
UU no.10 tahun 2002, UU no.17 tahun 2003, UU no.1 tahun 2004, UU no.15 tahun 2004, UU no.23 tahun 2014, PP no.71 tahun 2010, permendagri no.13 tahun 2006, permendagri no.64 tahun 2013, perda no.7 tahun 2009 jo. perda no.4 tahun 2014, perda no.5 tahun 2015, perbup no.62 tahun 2015, perbup no.3 tahun 2017.
kenaikan besaran Uang Persediaan untuk membiayai program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 36 Tahun 2016
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN- KABUPATEN PARIGI MOUTONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Parigi Moutong merupakan suatu upaya untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/ produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan dipasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa serta hari-hari besar lainnya;
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan perlu diatur pengelolaanya dalam PERBUP;
Bahwa untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong perlu diatur pengelolaannya dalam Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2008; Permen pertanian No. 65 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran, pendanaan, organisasi pelaksana, mekanisme pengelolaan, mekanisme penyaluran, pelaporan dan Force Majeure
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2016.
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 18 Tahun 2016
DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KABUPATEN PARIGI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu mengatur pemanfaatan dana kapitasi pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan pada puskesmas dan jaringannya dikabuoaten parigi moutong ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Jaringannya Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No.12 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 19 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017
ABSTRAK:
Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan
UU no.10 tahun 2002, UU no.5 tahun 2014, UU no.23 tahun 2014, PP no.58 tahun 2005, permendagri no.13 tahun 2006, permendagri no.12 tahun 2008, PMK no.262/PMK.03/2010.
memberikan kepastian hukum mengenai krietria pemberian tambahan penghasilan bagi PNS pada beberapa perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Penjelasan : 0 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
