Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
a.Setiap Anak dijamin dan dilindungi Serta Berhak Atas Kelangsungan Hidup,Tumbuh,dan Berkembang Serta Berhak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945
b.Pendidikan dan Kesempatan Belajar Seluas Mungkin Bagi Anak untuk Mengembangkan Bakat dan Minatnya Merupakan Modal Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
c.Perkawinan pada Usia Anak Dapat Mengakibatkan Ganguan Kesehatan Ibu dan Anak Bahkan Sampai Kematian,Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Kemiskinan dan Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
1. UU No.1 Tahun 1974
2. UU No.4 Tahun 1979
3. UU No.7 Tahun 1984
4. UU No.39 Tahun1999
5. UU No.1 Tahun 2000
6. UU No.23 Tahun 2002
7. UU No.3 Tahun 2003
8. UU No.23 Tahun 2004
9. UU No.36 Tahun 2009
10.UU No.23 Tahun 2014
11.PERDA No.1 Tahun 2016
a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berparsitipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat , orang tua anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
c.Mewujudkan Keluarga Sakina
d.Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak ;
e.Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
f.Mencegah terjadinya tindakan KDRT;
g. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
h. Menurut angka kemiskinan;dan
i.Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , perlu diatur penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. kewajiban Pemerintah Kabupaten Seluma menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
c. perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengandalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
d. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam pelenggaraan perizinan, maka diperlakukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
1. UU No. 30 Tahun 2002
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 25 Tahun 2007
4. UU No. 26 Tahun 2007
5. UU No. 11 Tahun 2008
6. UU No. 14 Tahun 2008
7. UU No. 25 Tahun2009
8. UU No. 12 Tahun 2011
9. UU No. 23 Tahun 2014
10. PP No. 38 Tahun 2007
11. PP No. 45 Tahun 2008
12. PP No. 21 Tahun 2011
13. PP No. 96 Tahun 2012
14. PP No. 18 Tahun 2016
15. PERPRES No. 87 Tahun 2014
16. PERPRES No.97 Tahun 2014
17. PP No.18 Tahun 2016
18. PERPRES No. 27 Tahun 2009
19. PP No. 18 Tahun 2016
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
73
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2018
tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Bupati menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
1.UU No. 3 Tahun 2003
2.UU No. 23 Tahun 2014
3.UU NO. 33 Tahun 2004
4.PP No. 6 Tahun 2004
5.PP No. 43 Tahun 2014
6.PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014
7.PERDA No.1 Tahun 2018
8.PERBUP No. 3 Tahun 2018
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bgaian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Bapati ini.Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan,Pembinaa dan Pemberdayaan Masyrakat Desa.Penfelolaan Keuangan Desa dikelola Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dalam Masa 1(satu) TahunAnggaran Terhitung mulai 1 Januari samapi dengan 31 Desember
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2018
tugas dan fungsi dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 13 Tahun 2003
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 5 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 53 Tahun 2010
7. PP No. 18 Taun 2016
8. PERMENDAKRI No. 80 Tahun 2015
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.061/2911/SJ Tahun 2016
10. PERDA No. 8 Tahun 2016
11. PERBUP No. 31 Tahun 2016
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati mmelaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Dengan berlakunya perturan ini maka Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2106 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma , tugas fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. PERMENDAGRI No. 80 Tahun
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. PERDA No. 8 Tahun 2016
10. PERBUP No. 31 Tahun 2106
Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian perkebunan dan peternakan serta penyuluhan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Pertenakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. PERDA No. 8 Tahun 2016
10. PERBUP No. 31 Tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu dalam peraturan Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 12 Tahun 2011
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 53 Tahun 2010
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
8. Instruksi Menteri Dalam No. 061/2911/SJ Tahun 2016
9. PERDA No. 8 Tahun 2016
10. PERBUP No. 31 Tahun 2016
Dinas Pelayanan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Bupati Menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati.Alokasi Dana Desa diPergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
