Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, untuk Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil di anggarkan sebesar Rp. 28.160.055.000 (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh juta lima puluh lima ribu rupiah )
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2013, tidak termasuk untuk bulan ke-13 (ketiga belas)
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2013.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2022
perubahan atas peraturan wali kota nomor 81 tahun 2021 tentang pedoman penyederhanaan struktur organisasi dan penetapan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kota tanjungpinang
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 412
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penetapan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diterbitkannya pertimbangan teknis dari Kementrian Dalam Negeri terkait persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berakibat pada perubahan susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penetapan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
UUD 1945 Pasa 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 11 Taun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2020
Dalam peraturan wali kota ini diatur tentang pedoman penyederhanaan struktur organisasi dan penetapan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatang fungsional di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang dengan mengubah struktur yang ada sebelumnya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penetapan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2023
Struktur OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut :
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016
Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat - uraian tugas pokok
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 452
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan intansi
pemerintah daerah yang proporsional, efektif, dan efisien,
sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada
publik, perlu dilakukan penyesuaian Uraian Tugas
Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
menyebutkan bahwa Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2021; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Perda No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 34
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016
Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011;UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005;PP No.55 Tahun 2005
Menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD TA 2015
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERWALI Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 - petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 454
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.15 Tahun 2019; PP No.9 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan PP No.59 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.15 Tahun 2023; Kepres No.168 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.68 Tahun 2001; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kota Tanjungpinang No.8 Tahun 2022; Perwali Kota Tanjungpinang No.1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwali Kota Tanjungpinang No. xx Tahun 2023; Perwali Kota Tanjungpinang No.5 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 397), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2021
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 324
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/2005; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN.130/4/2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 .
Peraturan Walokota ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
16 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa Tata Cara Pembayaran dan Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001;. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemungutan dan bagi masyarakat untuk membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
26 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 455
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
PERWALI ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang antara terdiri dari gambaran keuangan daerah; permasalahan dan isu strategis; tujuan dan sasaean pembangunan daera; strategi arah kebijakan dan program prioritas; kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
6 hal. (tanpa Lampiran)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
