Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 236 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 16 Tahun 2017.pdf

STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Enrekang. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
NOMOR 16 TAHUN 2017
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 15 Tahun 2017.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan · ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
NOMOR J5TAHUN 2017
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Dana Kelurahan Di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 14 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Dana Kelurahan Di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di Kelurahan, maka dipandang perlu diberikan Alokasi Anggaran kelurahan kepada masingmasing kelurahan di Kabupaten Enrekang; b. bahwa agar pengalokasian dan penggunaan dana kelurahan berjalan secara efektif,efisien dan tepat sasaran,perlu menetapkan pedoman pengalokasian dan penggunaanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pedoman Pembagian dan Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Enrekang.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
NOMOR 14 TAHUN 2017
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 13 Tahun 2017

Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 13 Tahun 2017.pdf

TATA CATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

bahwa -untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang tata cara Pengalokasian, penggunaan pemantauan dan pevaluasi dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Enrekang TA 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -2- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tam.bahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia Nomor 49/PMK.07 /2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 15); 10.Peraturan Bupati Enrekang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 56); 11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 13 TAHUN 2017
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 12 Tahun 2017.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016.
1. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
BAB I KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2017.
NOMOR 12 TAHUN 2017
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 11 Tahun 2017.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
NOMOR 11 TAHUN 2017
46

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Enrekang

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 10 Tahun 2017.pdf

PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Eliminasi Malaria Di Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit menular dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, yang menyebabkan menurunnya produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah; b. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria perlu melaksanakan program Eliminasi Malaria; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Enrekang;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
NOMOR 10 TAHUN 2017
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Enrekang

Abstrak

Arsip

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 09 Tahun 2017.pdf

POLA KLASIFIKASI ARSIP KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penataan arsip secara efektif dan efisien sehingga dapat berperan sebagai sumber informasi ; b. bahwa Pola Klasifikasi Arsip merupakan pedoman penataan arsip untuk mempermudah penemuan kembali informasi arsip yang diperlukan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Enrekang ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi [Lemoaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Rekam/Karya Cetak (Lembaran Negara Rl Tahun 1990 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rl 3418);
BAB 1 KETENTUAN UMUM

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
NOMOR 09 TAHUN 2017
83

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 08 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2017/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pelayanan Kesehatan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Enrekang Tahun Nomor 29 Tahun 2015;
l. Un d ang- Un d ang N omo r 2 9 Tah un 1 9 59 te n tang Pe mb en tu k an D a e rah Ti n gk at II (Le mb aran N egar a R e pu b lik Indo n es i a Tah un 1 9 59 N omo r 7 4 , Tamb ahan Le mb ar an N egar a R e p ub li k In d o n es i a N o mor 1 82 2 ); 2 . U n d ang- Un d ang N omo r 2 8 Tah un 1 9 9 9 te n tang P e n ye le n gg ar a an N e gar a y an g B er si h dan B ebas d ari K oru p s i, K olu s i d an N epo tis me (Lemb aran N eg ara Re pub l i k I nd o n es i a Tah un 1 9 9 9 N omo r 7 5 , Tamb ahan Lemb ar an N eg ar a Repu b l i k Ind o n es ia N o mo r 3 85 1 ) ; 3 . U n d ang- Un d ang N omo r 1 7 Tah un 20 0 3 te n tan g K e uangan N egar a (Lemb aran N egar a Tah un 2 00 3 N o mo r 47 , Tamb ahan Le mb aran N eg ara Re publ i k Ind o n es ia N o mo r 42 86 ) ; 4. U n d ang- Un d ang N omo r 1 Tah u n 2 0 0 4 t e n tan g P e rben dahar a an N egara (Lemb aran N egara R e pub li k I ndone s ia Tah un 2 00 4 N omo r 5 , Tamb ah an Lemb aran N egar a R e pu b l i k Ind o n es i a N o mo r 43 55 ) ; 5 . U n d ang- Un d ang N omo r 1 2 T ah un 2 0 11 P e mb en tu kan P e ra tu ran t e n tan g R epu bli k ( Lembaran N eg ara Ind o n es ia Tah un 201 1 N o mo r 8 2 , Tamb ahan Le mb aran N eg ara R e pub lik Ind o n es i a N omo r 5 2 34) ; 6. Un d ang- U n d ang N omo r 5 T ah un 201 4 te n tan g A p ara tu r S i p i l N eg ar a (Lemb ar an N egar a R e pub l i k In do n es i a Tah un 2 01 4 N omo r 6 , Tamb ahan Le mb aran N eg ara R epu b l i k Indo n e s i a N omo r 5 4 9 4) ;
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
NOMOR 8 TAHUN 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perbup Enrekang Nomor 07 Tahun 2017.pdf

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ENREKANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2017/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang dalam rangka mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Enrekang;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
NOMOR 07 TAHUN 2017
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT