Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan
berbasis elektronik guna menunjang kelancaran tugas
penyelenggaraan pemerintahan dibidang tata surat
masuk dan surat keluar agar dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, maka perlu adanya Sistem Informasi Surat
Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Majalengka tentang Sistem Informasi Surat
Masuk dan Surat Keluar di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 5 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2011 , Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2020
Terdiri dari 6 Pasal, 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelola Dan Pengguna, Pemblnaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
mengatur mengenai Sistem Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
18 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3)
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi
pratama secara terbuka dan kompetitif di kaIangan
Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kuaIiflkasi, kepangkatan, pendidikan dan
pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta
persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-
undangan, sehingga untuk pelaksanaannya di
Kabupaten MajaIengka perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daIam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten MajaIengka;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016,
Terdiri dari 22 Pasal, 7 Bab, yaitu Ketentuan Umum, Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Penetapan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pemblayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
mengatur mengenai Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
17 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan
daerah yang baTh:,bersih, efisien, efektif, transparan
serta untuk meningkatkan pelayanan publik, perlu
menerapkan penye1enggaraan pemerintahan berbasis
elektronik;
b. bahwa dalam rangka menunjang dan mengembangkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu tata
kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis
e1ektronik (SPBE);
c. bahwa sesuai pasal61 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Setiap Kepala daerah mempunyai tugas
melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE
di Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penye1enggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 201, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun 2019, Peraturan Bupati Majalcngka Nomor 45 Tahun 2019
Terdiri dari 52 Pasal, 12 Bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Prinsip Spbe, Tata Kelola Spbe, Manajemen Spbe, Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyelenggara Spbe, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2021
PERBUP Kab. Majalengka No. 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendataan Dan Pemutakhiran Data Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Miskin Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan
pemenuhan hak dasar warga negara terutama bagi
penduduk dan keluarga dengan kategori miskin,
diperlukan database sebagai bagian dari upaya
pengambilan keputusan dalam penanggulangan
kemiskinan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan,
Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk
dan ke1uarga dengan kategori miskin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan dan
Pemutakhiran Data bagi Penduduk dan Ke1uarga
dengan Kategori Miskin di Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri SosiaI Nomor 9 Tahun 2018 , Peraturan Daerah Kabupaten MajaIengka Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten MajaIengka Nomor 11
Tahun 2019
Terdiri dari 29 Pasal, 9 Bab yaitu Ketentuan Umum, Data Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Miskin, Pendataan, Pengelolaan Data, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
mengatur mengenai Pedoman Pendataan Dan Pemutakhiran Data Bagi Penduduk Dan Keluarga Dengan Kategori Miskin Di Kabupaten Majalengka
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
