Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.1/2017, No Reg Perda 1/2017, TLD No.112
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat. Bahwa agar tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan perusahaan terlaksana secara transparan dan hasil optimal, perlu diselaraskan dengan program kebijakan pembangunan di Daerah.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014tentang perindustrian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Pelaksana TJSlP, Kewajiban Dan Hak Perusahaan, Pelaksanaan Program TJSLP, Forum TJSLP, Laporan Penggunaan Dana TJSLP, Penghargaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab Tegal Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 38 tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 14 Tahun 2016; Permendagri No 32 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Pergub Prov jateng No 43 Tahun 2017; Perda Prov jateng No 3 tahun 2017; Perda Kab Tegal No 1 tahun 2009; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 10 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 4 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 tahun anggaran dan sistematika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2017
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA - TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan PP No 47 Tahun 2015, maka dipandang perllu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kab Tegal Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud paa huruf a dipandang perlu menetapkan Perbup Tegal tentang tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kab Tegal Tahun2 017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun2 014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015; Perbup Tegal No 37 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, perhitungan an penetapan besaran, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2017
KEMISKINAN - PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan isu strategis yang harus ditangani dengan melakukan langkah-langkah dan model pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, guna terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara layak; bahwa selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait masih bersifat parsial belum terkoordinasikan dengan baik; bahwa untuk mengendalikan dan mensinergikan agar upaya penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, tertangani lebih fokus dan tepat sasaran, perlu dibentuk gugus tugas penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang pembentukan gugus tugas penanggulangan kemiskinan Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2009; UU no 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 15 Tahun 2010; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan dan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2017
Mengubah :
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kab tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100%, mengurangi kawsan kumuh hingga 0% dna menyedikan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemkab Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM); bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran sert atepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Program daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; Permndagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Perbup tegal No 17 Tahun2 017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan PAsal 12 ayat (2) dan ayat (3),penambahan ayat (2a) pada Pasal 12, perubahan ayat (4) Pasal 6, perubahan -pada Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2017 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 48 Tahun 2017
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM - PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2017/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) PP No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam rangka pengelolaan rekening pada organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan BLUD, perlu dilakukan pengaturan pembukaan dan pengoperasian rekening serta penempatan uang daerah pada Bank Umum; bahwaberdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) PP No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada SKPD; bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PP No 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan ijin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati; berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) PP No 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perbup tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD pada Bank Umum;
UU No 13 tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2-16; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD, mekanisme pembukaan rekening pengeluaran SKPD, mekanisme penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
9 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; bahwa pelaksaaan pelayanan pendidikan dasar telah diatur dalam Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2008; PP No 65 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan fungsi SPM pendidikan dasar, standar pelayanan minimal pendidikan dasar, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, transparan,
akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun
Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2018;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Satuan Harga merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak
dan keuntungan penyedia barang/jasa dan tercantum di lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
240 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2017
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 32 Tahun 2012; bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Tegal sehingga petunjuk pelaksanaanya perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; Uu no 8 Tahun 1981; UU No 6 Tahun 1983; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 1 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 135 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; Perda Kab tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (50) Pasal 1, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 13, ayat (1), ayat (3), ayat (5) Pasal 14, ayat (3) Pasal 15, Pasal 16, ayat (1) Pasal 17, ayat (3) Pasal 19, ayat (1) dan ayat (6) Pasal 20, Pasal 21, ayat (1) Pasal 22, ayat (1) Pasal 24, huruf a, huruf b, huruf c Pasal 25, ayat (2) Pasal 26, ayat (1), dayat (3) Pasal 27, ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 28, ayat (1) Pasal 29, ayat (1) Pasal 30, ayat (1) Pasal 31, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 36, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2012 diubah.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda Kab tegal No ... Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2016, Bupati menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawbaan pelaksanaan APBD TA 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang {enjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2016;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2016; Perbup Tegal No 61 Tahun 2015; Perbup Tegal No 61 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No ... Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran TA 2016dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
