PERBUP Kab. Kuningan No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang menybutkan bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, Dan bahwa salah satu bentuk fasilitasi perlu membentuk peraturan bupati tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredara gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN), dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika(P4GN) dikabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, , Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 43 tahun 2013.
Ketentuan Umum, pencegahan, pemberantasan, Rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses serta Dana operasional (DO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 dan pasal 90 peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten kuningan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kuningan Nomor 6 tahun 2017,yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dan ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, Dan bahwa penyebaran Covid Virus Disease 2019 (covid-19) belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan dapat mengakibatkan kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Sehingga perlu kebijakan strategis guna meringankan beban masyarakat salah satunya melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya,dan berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang melalui penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa lainya Di Kabupaten Kuningan Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang 24 Nomor Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 89 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja-Pariwisata dan Kebudayaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD 2020/90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2020-2028
ABSTRAK:
bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan pada khususnya; Dan bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Kuningan maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Prinsip,Visi Dan Misi, Kedudukan, Jangka Waktu Perencanaan, Dan Ruang Lingkup, Tujuan Dan Sasaran, Arah Dan Kebijakan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kawasan Strategis Kepariwisataan Dan Kawasan Wisata Unggulan, Jenis Usaha Pariwisata, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Strategi Pembangunan Kepariwisataan, Rencana Pembangunan Kepariwisataan, Program Prioritas Pembangunan Kepariwisataan, Hak Dan Kewajiban, Sistem Informasi Manajemen Pariwisata, Pelatihan Dan Penyuluhan, Standarisasi Dan Sertifikasi, T Enaga Kerja Asing, Penelitian Dan Pengembangan, Pengembangan Pariwisata Dan Promosi, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Larangan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
