Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
Bahwa terjaminnya hak atas pangan bagi segenap masyarakat merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya, dalam rangka penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan perlu disusun pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Permen PU No. 41/PRT/M/2007; Permen Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/9/2009; Permen Pertanian No. 07/Permentan/OT.120/2/2012; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2015; Perbup Kuningan No. 32 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Pengumpulan dan Pengelolaan Data Subyek, Obyek dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kriteria Teknis, Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pembinaan, Pemberian Insentif, Pemberian Tanda Khusus; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 33 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kuningan No. 24 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Mengubah
Perbup Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 32 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN - KEPEMERINTAHAN - BERBASIS - ELEKTRONIK - (E-GOVERNMENT) - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2016/30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk layanan publik dan non pelayanan publik yang efektif dan efisien maka perlu diterapkannya layanan sistem elektronik, untuk penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government) termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib sehingga perlu diatur penyelenggaraannya berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003; Permen Kominfo No. 23 Tahun 2013; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2014; Perbup Kuningan No. 45 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 21 Tahun 2013; Perbup Kuningan No. 47 Tahun 2015; Perbup Kuningan No. 32 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kepemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tata Kelola E-Goverment; Sistem Informasi; Inprastruktur TIK; Pengamanan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pelayanan Publik Berbasis Elektronik; Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2016.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2016
PERBUP Kab. Kuningan No. 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JAminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Di Kabupaten Kuningan
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2016/29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) DI KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas). Dengan adanyaDana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesms), maka agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien dan tepat sasaran makan perlu diatur penyelenggaraannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) di Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Perbup.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU NO. 33 Tahun 2004; UU NO. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kuningan No. 29 Tahun 2013; Perbup Kuningan No. 32 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) di Kabupaten Kuningan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Umum;
4. Pemanfaatan Dana;
5. Jasa Pelayanan Kesehatan;
6. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan;
7. Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2016.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2014 dicabut.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 28 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPendidikanStandar / Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kuningan No. 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
