PETUNJUK - TEKNIS - PEMBERIAN - BANTUAN - STIMULASI - PERBAIKAN - RUMAH - DAN - PRASARANA - PERUMAHAN - TERDAMPAK - BENCANA - YANG - DIKELOLA - OLEH - DINAS - PERUMAHAN - KAWASAN - PERMUKIMAN - DAN - PERTAHANAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2021/No.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dan Prasarana Perumahan Terdampak Bencana yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
ABSTRAK:
Bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Dan Prasarana Perumahan Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
UU No. 14 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; Per Kepala BNPB; Per Kepala BNBP No. 7 Tahun 2008; Per Kepala BNPB No. 17 tahun 2010; Permen PUPR No. 20 Tahun 2011; Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab, Kuningan No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2013; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Dan Prasarana Perumahan Terdampak Bencana Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang meliputi Ketentuan Umum, Bentuk Bantuan, Jenis Kegiatan dan Besaran Nilai Bantuan, Penerima Bantuan, Penyelenggaraan Bantuan, Pengawasan dan Pengendalian, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2021
PETUNJUK - TEKNIS - PENERBITAN - KESESUAIAN - KEGIATAN - Pemanfaatan - ruang
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2021/ No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penerbitan Kesesuaian Kegiata Pemanfaatan Ruang.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2021; Permendagri No. 115 Tahun 2017; Permendagri No. 116 Tahun 2017; Permen ATR/BPN No. 23 Tahun 2020; Perda Kab. Kuningan No. 26 tahun 2011; Perda Kab. Kuningan No. 13 Tahun 2019; Perbup No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 59 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 53 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan, Pelaksanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2021
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - SATUAN - PENDIDIKAN - FORMA - DAN - NON - FORMAL - DI - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2021/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal disusun berdasarkan Peratruan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 serta untuk pemerataan pendidikan, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Permendik No. 34 Tahun 2006; Permendik No. 19 tahun 2007; Permendik No. 44 Tahun 2009; Permen Agama No. 90 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Agama No. 60 tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan dan Asas, Persyaratan Pendaftaran PPDB Pendidikan Formal, Persyaratan Pendaftaran PPDB Pendidikan Non Formal, Persyaratan Pendaftaran PPDB Layanan Inklusi, Persyaratan Pendaftaran PPDB dari Negara Lain, Jalur Pendaftaran PPDB, Pelaksanaan PPDB, Daftar Ulang dan Pemberkasan, Daya Tampung dan Zona Sekolah, Rombongan Belajar, Pemenuhan Kuota PPDB, Larangan, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2021
PAKAIAN - DINAS - KEPALA - DESA - DAN - PERANGKAT - DESA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2021/ No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Kuningan No. 4 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2958; PP No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 18 Tahun 1972; Keppres No. 33 Tahun 2009; Keppres No. 22 Tahun 2015 Permendagri No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 93 Tahun 2016; Perda Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Ketentuan umum, Jenis pakaian dinas, Model pakaian dinas kepala desa, Model pakaian dinas perangkat desa, Atribut dan kelengkapan pakaian dinas, Penggunaan pakaian dinas, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan lain-lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2021
PAKAIAN - DINAS - PEGAWAI - NON - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2021/ No.20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pakaian Dinas Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thun 2015; Keppres No. 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 33 Tahun 2009; Keppres No. 22 Tahun 2015; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 30 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pakaian Dinas Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Pakaian Dinas, Model Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan, Pakaian Dinas, Penggunaan Pakaian Dinas, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 perlu ditinjau kembali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 1958; Keppres No. 82 Tahun 1971; Kepres No. 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 50 Tahun 1990; Keppres No. 33 Tahun 2009; Keppres No. 33 Tahun 2009; Keppres No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 93 Tahun 2016; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Kuningan No. 8 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pakaian Dinas Bupati adn Wakil Bupati yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis Pakaian Dinas, Model Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Penggunaan Pakaian Dinas, Jenis Kain, Pembinaan dan Pengawasan,Ketentuan Lain-lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan pedoman tentang Pakaian Dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009, . Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2018, . Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pakaian Dinas, Model Pakaian Dinas PNS, Pakaian Dinas PPPK, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ASN, Penggunaan Pakaian Dinas, Jenis Kain, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2019 dicabut.
97 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2021
BANTUAN - DANA - PELAYANAN - KESEHATAN - BAGI - MASYARAKAT - MISKIN - DAN - TIDAK - MAMPU - DI - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2021/ No.17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan pemerintah membuat kebijakan memberikan bantuan biaya kesehatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 81 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 54 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat, Miskin dan Tidak Mampu, Pemanfaatan Bantuan Pelayanan Kesehatan, Persyaratan Pengajuan Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan, Besarnya Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan, Tata Cara Pembayaran, Sumber Anggaran, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
