Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Perbup Kab. Kuningan No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Keudukan - susunan - organisasi - tugas - pokok - fungsi - dan - uraian - tugas - serta - tata - kerja - dinas - pendidikan - dan - kebudayaan - kabupaten - kuningan
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 163, BD 2021/ No 163
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 47 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kelompok Sub Substansi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2017 dicabut.
30 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 162 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - SERTA - TATA - KERJA - INSPEKTORAT - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 162, BD 2021/ Nomor 162
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dnegan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organsasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kelompok Sub Substansi, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 tahun 2019 dicabut.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 161 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kuningan No. 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - SERTA - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 161, BD 2021/ Nomor 161
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kelompok Sub Subtansi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2019 dicabut.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 160 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Kuningan No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
PERBUP Kab. Kuningan No. 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - SERTA - TATA - KERJA - SEKRETARIAT - DAERAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 160, BD 2021/ Nomor 160
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diuabh dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunaan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Kelompok Sub Substansi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2019 dicabut.
61 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 159 Tahun 2021
Perbup Kab. Kuningan No. 299 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Perbup Kab. Kuningan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
TATA - CARA - PENGISIAN - JABATAN - PIMPINAN - TINGGI - PRATAMA - MELALUI - SELESAI - TERBUKA - DAN - KOMPETITIF - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - KUNINGAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 158,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2017; Permendagri dan RB No. 409 Tahun 2019; Peraturan Ketua Komisi ASN No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kuningan No. 10 Tahun 2019; Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018; Perbup Kuningan No. 69 Tahun 2019.
Peraturan ini menagtur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 157 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menyusun pola karir di daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pola karier pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan daerah maka perlu disusun pola karier pegawai berdasarkan karakteristik daerah dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020, . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Muatannya Berisi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pola Karier, Penyusunan dan Penetapan Pola Karier, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 156 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu pengaturan kembali mengenai pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu adanya meninjau kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tabun 2015 tentang Pemindaban Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintab Daerab Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, . Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemindahan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dan Tata Cara Pemindahan Aparatur Sipil Negara, Tim Pertimbangan Pemindahan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 56 Tahun 201 dicabut
10 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 155 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, perlu disusun manajemen talenta berdasarkan karakteristik daerah dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2019; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denga Keppres No. 116 Tahun 2014; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020; Per BPN No. 28 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 22 Tahun 2021; Perbup Kuningan No. 52 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kuningan No. 29 Tahun 2020, Perbup Kuningan No. 11 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Manajemen Telenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup dan Aspek Manajemen Talenta ASN, Kelembagaan Manajemen Talenta ASN, Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN, Sistem Informasi Manajemen Talenta, Anggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 150 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, sehingga Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2012 perlu disesuaikan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebgaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Per LKPB No. 5 Thaun 2021; Perbup No. 27 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengadaan Barang/Jasa, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2012 dicabut.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
