Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 133 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai No. 23 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan Dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Tanjung Balai

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERWALI TANJUNG BALAI NO.23 TAHUN 2015.pdf

Pedoman - Kapitalisasi, - Pencatatan - Dan - Penyusutan - Barang - Milik - Daerah - Kota - Tanjung - Balai

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23, BD.2015/NO.23

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan Dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Tanjung Balai

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan jenis dan besaran nilai minimum kapitalisasi serta penyusutan barang milik daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa Kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 , Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELUARAN DIKAPIT ALISASI, PENGELUARAN TIDAK DIKAPIT ALISASI, NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP, PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD), PENYUSUTAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
31 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai No. 9 Tahun 2015

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Perwal 9_2015_Tata Cara P...sa dan Kota_1_ok.pdf

Tata - Cara - Penghapusan - Piutang - Pajak - Bumi - Dan - Bangunan - Perdesaan - Dan - Perkotaan - Yang - Sudah - Kedaluwarsa

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2015/No.9

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa.
Dasar Hukum Peraturan ini berisi tentang Undang -Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai No. 6 Tahun 2015

Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Perwal 6_2015_Pembentukan...p Bendahara_1_ok.pdf

Pembentukan - dan - Tata - Kerja - Tim - Penyelesaian - Kerugian - Negara/Daerah - Terhadap - Bendahara

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap bendahara perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan; b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tersebut diatas dipandang perlu adanya pengaturan tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian egara/Daerah dimaksud sebagai panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, SEKRETARIAT TPKN/D, PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, SUMBER DANA TPKN/D DAN SEKRET ARIA T TPKN/D, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara, Daerah terhadap Bendahara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 HLM

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT