Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 74 Tahun 2011; PP Nomor 96 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Jenis Layanan Publik Tertentu Konfirmasi Status Wajib Pajak ; BAB III Tata Cara Pelaksanaan KSWP dan Penelitian Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN PENGULU, PERANGKAT KAMPUNG DAN URANG TUE DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur penghasilan pengulu, perangkat kampung dan urang tue dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 16 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penghasilan Pengulu dan Perangkat Kampung Defenitif; BAB III Penghasilan Pengulu dan Perangkat Kampung Persiapan; BAB IV Tunjangan dan Operasional Urang Tue; BAB V Penyaluran; BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah. 2019/ No. 107
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi dan pasar tradisionalsehingga mampu berkemban, bersaing, Tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2013; PERPRES Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/ MDAG/ PER/ 9/ 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ MDAG/ PER/ 12/ 2013.
Dalam Qanun Daerah ini diatur 31 Pasal tentang BAB I Ketentuan Umum; BAB II Azas dan Tujuan; BAB III Pasar Tradisional; BAB IV Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; BAB V Kemitraan Usaha; BAB VI Perizinan; BAB VII Pelaporan; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Sanksi Administrasi; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Ketentuan Peralihan; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
19 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Tahun 2019/ No. 109
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai implementasi pelaksanaannya perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali pajak daerah; bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah; bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG KHUSUS
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketenuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tata cara penyaluran alokasi dana kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 27 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Pengelolaan ADK; BAB IV Mekanisme Pengajuan; BAB V Alokasi Dana Kampung Khusus; BAB VI Penyaluran; BAB VII Laporan Pertanggungjawaban; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, perlu disusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp); bahwa pedoman penyusunan APBKp merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nmor. 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2007; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 38 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyusunan AKBp; BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten2019/ No. 113
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif; bahwa objek dan golongan retribusi jasa umum digolongkan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2403/2014; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahuun 2011 Nomor 40).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2019/ No. 110
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada msayarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif; bahwa objek dan golongan retribusi jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; Uu No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 131 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 59 Tahun 2019
honorarium - gaji - penghasilan - uang kehormatan - tunjangan - penghargaan - hak lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 476
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, telah diterbitkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues, namun masih perlu dilakukan rasionalisasi terhadap besaran tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 62 tahun 2017;Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2019/ No. 112
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rasa meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodi pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kabupaten Gayo Lues; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues berhak/ berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/M-KOMINFO/3/2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahuun 2017 Nomor 88).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
