Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 141/2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 02 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PerPres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2019; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 07 Tahun 2018
Dalam Qanun ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
Bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerh, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permenkeu Nomor 230/PMK.05/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 1, Pasal 16; Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 171 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyebutkan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa struktur dan besaran tariff retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 15 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 1, Pasal 105; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik di Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik, yang menegaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/kpta menggunakan system Online Single Submission (OSS) dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan masing-masing;
Bahwa pemberian perizinan berusaha dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan berusaha, percepatan pelaksanaan berusaha, dan meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 82 Tahun 2012; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 38 Tahun 2017; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 91 Tahun 2017; Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permendagri Nomor 112 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018; Perbub Bener Meriah Nomor 40 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan; BAB IV Subjek dan Objek Perizinan; BAB V Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan Berusaha; BAB VI Standar Operasional; BAB VII Mekanisme Pelaksanaan Perizinan; BBAB VIII Sumber Dana; BAB XI Jangka Waktu Proses Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan; BAB XII Pengawasan dan Pembinaan; BAB XIII Sanksi Administratif; BAB IV Ketentuan Peralihan; BAB XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta berdasarkan Peraturann Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; Perpres Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 60 Tahun 2014; Kepres Nomor 9 Tahun 2020; Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Inpres Nomor 4 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; KepGub Aceh Nomor 903/1583/2019; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2020
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa akibat penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga banyaknya instruksi maupun kebijakan Pemerintah Pusat Maupaun Pemerintah Aceh untuk penggunaan Dana Desa dalam rangka mencegah dampak Corona Virus Desease 2019 (COVID-19;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 19 2008; pp Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Permenkeu Nomor 35/PMK.07/2020;Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015; Perbub Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 1, Pasal 11, Pasal 17A, Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2020
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019 tentanG Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020;
Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpu Nomor 1 tahun 2020; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2020; Kepres Nomor 9 Tahun 2020; Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 12 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Kepmenkeu Nomor 903/1583/2019; KepGub Nomor 050/1115/2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2020
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019 tentanG Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020;
Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpu Nomor 1 tahun 2020; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 43 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2020; Kepres Nomor 9 Tahun 2020; Kepres Nomor 11 Tahun 2020; Inpres Nomor 4 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Kepmenkeu Nomor 903/1583/2019; KepGub Nomor 050/1115/2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2020.
Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019
Bupati Bener Meriah Nomor 17 Tahun 2020
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 38 Tahun 2018; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perbub Bener Meriah Nomor 133 Tahun 2018; Perbub Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2019; Perbub Bener Meriah Nomor 46 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan , Penetapan Tarif dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam terutama yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan batuan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
Bahwa untuk meningkatkan PAD dari sector Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 3 Tahun 2020; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2010; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011; KepGub Nomor 540/1721/2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Tata Cara Pengelolaan Pajak; BAB IV Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; BAB V Tata Cara Penetapan, Penghitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; BAB VI Keberatan; BAB VII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; BAB VIII Kadaluarsa Penagihan; BAB IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
