Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Tata Cara Pengelolaan Pajak; BAB IV Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; BAB V Tata Cara Penetapan, Penghitungan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; BAB VI Keberatan; BAB VII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; BAB VIII Kadaluarsa Penagihan; BAB IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat