Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Supati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pedoman Penyusunan APB Desa; Bab 3. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
5 halaman; 44 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumba Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sumba Barat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Arah Jakstrada; Bab 3. Penyelenggaraan Jakstrada; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
9 halaman; 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 25 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengetahui/menyetujui Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Nomor: 32/Set.DPRD.175/53.12/02/2022 Hal. Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, Tangggal 24 Februari 2022, perlu dilakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan tranportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat; bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat No. 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Tranpostasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sumba Barat No. 4 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
mencabut Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 26 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Umum Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 20;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2021
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Fungsi;IV. Ruang Lingkup; V. Standar Harga Satuan yang Berfungsi sebagai Batas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
6 halaman; 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati pada tanggal 22 Desember 2015 perlu dilaksanakan
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I. Kententuan Umum
Bab II. Alokasi Dana Desa
Bab III. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Bab IV. Pembinaan dan Pengawasan
Bab V. Pelaporan ADD
Bab VI. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 48 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I. Kententuan Umum
Bab II. Alokasi Dana Desa
Bab III. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Bab IV. Pembinaan dan Pengawasan
Bab V. Pelaporan ADD
Bab VI. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
. bahwa Posyandu merupakan wadah pemberdayaan
masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh,
untuk dan bersama masyarakat dalam upaya
meningkatkan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat,
mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi,
anak stunting, serta menurunkan angka penyakit tidak
menular,
b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran Posyandu
dalam rangka pengintegrasian layanan Sosial Dasar,
mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, diperlukan Revitaslisasi Pos
Pelayanan Terpadu,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan
Terpadu,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4
Tahun 2012
Perbup tersebut mengatur tentang
Revitalisasi Posyandu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan
sistim penyelenggaraan Posyandu dalam rangka mengoptimalkan fungsi
dan strata menuju Posyandu Keluarga serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia berbasis masyarakat melalui integrasi kegiatan sosial
kemasyarakatan lainnya.
(2) Tujuan Revitalisasi Posyandu terdiri dari:
a. Tujuan umum, yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar
kepada semua anggota keluarga yang meliputi ibu dan anak, remaja,
usia produktif dan lanjut usia di tingkat dusun/lingkungan.
b. Tujuan khusus, yaitu:
1. mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Posyandu yaitu
Pokjanal dan Pokja Posyandu,
2. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana
di Posyandu,
3. meningkatkan Kapasitas Kader Posyandu yang meliputi
pengetahuan, kemampuan dan jumlah Kader aktif dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Posyandu,
4. mewujudkan sistem informasi Posyandu,
5. mengoptimalkan pendanaan untuk operasional kegiatan
Posyandu,
6. mengoptimalkan fungsi Posyandu dalam konvergensi
penanganan masalah kesehatan dan sosial, dan
7. percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting melalui
intervensi gizi spesifik, Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi,
dan Pemberian Makan Bayi dan Anak, jamban keluarga,
air bersih untuk semua, rumah layak huni, Pemanfaatan
pekarang rumah serta Pengasuhan anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat