Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Penyusutan Arsip sangat penting, mengingat volume arsip yang tercipta pada suatu organisasi terus meningkat dan semakin bertambah, untuk memudahkan kegiatan dalam mengelola Kearsipan, Arsip harus dikendalikan melalui Penyusutan Arsip; Dan bahwa untuk tertib kegiatan Penyusutan Arsip perlu membentuk pedoman Penyusutan Arsip; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif
ABSTRAK:
bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, sehingga harus dijaga kelestarian dan ketersediaannya, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Produktif.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Identifikasi Status Reproduksi, Penyeleksian, Penjaringan, Perbibitan, Pengendalian Pemotongan, Kesehjahteraan Ternak, Pengendalian Lalu Lintas Ternak, Pembinaan dan Pengawasan, Koordinasi dan Kerja Sama, Pembiayaan, Peranserta Masyarakat, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kampung Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penduduk agar tumbuh seimbang dan meningkatkan keluarga yang berkualitas pada daerah terpencil, kumuh, rendah kepesertaan, dalam Keluarga Berencana, derajat kesehatan dan kualitas pendidikannya rendah perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana; Dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kampung Keluarga Berencana diperlukan dukungan dari para pihak atau stakeholders secara terintegrasi menjadi suatu gerakan bersama atau gerakan peduli Kampung Keluarga Berencana; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung Keluarga Berencana.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Pengembangan Kampung Kb, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019
Standar/Pedoman- Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2019/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; Dan bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima manfaat tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan program; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 , . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009, . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016.
Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
74 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Dan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah setiap pendapatan dan belanja daerah secara bertahap harus dilakukan melalui transaksi non tunai; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu, Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mekanisme Pendapatan Pada Bendahara Penerimaan Pembantu, Mekanisme Belanja pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaporan Posisi Kas Non Tunai, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 42 Tahun 2019
Badan Layanan Umum-Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD 2019/42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pegawai Pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor10/PMK.02/2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Remunirasi, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Islam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun
2009.
Ketentuan Umum, Penyelengaraan, Kurikulum, Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, evaluasi, Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan,Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah; Dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 125 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tata cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pada setiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi; Dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar dikelola dengan baik dan benar, diperlukan pengelolaan arsip vital; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Pengelola Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi; Dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelola Kearsipan.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Bentuk dan Fungsi Arsip, Lembaga Pengelola Kearsipan, Kegiatan Pengelolaan Arsip, Sarana dan Prasarana Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
17 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
