Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2003/ No.9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perencanaan Pembangunan Partisipasif
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan diperlukan partisipati secara aktif dari masyarakat perencanaan dan penyelenggraan pembangunan merupakan tanggungjawab bersama anatara Pemerintah dan Masyarakat maka perlu ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 1999; UU no. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 1987; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepemdnagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Perda Kabv. Sukabumi No. 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 37 Tahun 2000; Perdsa Kab. Sukabumi No. 2001.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsitp Dasar, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipasif, Fasilitas Dan Pengawasan, Sanksi Dan Ketentuan Pe nutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2003.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013
Kesehatan-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Rawan Miskin dan Tidak Mampu di Luar Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, sehingga dalam upaya pemenuhan hak warga negara diperlukan pelayanan kesehatan bagi warga negara masyarakat miskin dan rawan miskin, dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan peraturan bupati tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat msikin, rawan miskin dan tidak mampu diluar peserta program jaminan kesehatan nasional.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2012, , Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Kepersetaan, Hak, Dan Kewajiban Peserta, Mekanisme Pelayanan dan Kepersertaan, Pembiayaan, Pencatatan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
31 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi No. 21 Tahun 2012
PERDA Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik Dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu
RENCANA - KERJA - PEMERINTAH - DAERAH - TAHUN - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2022/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sukabumi No. 13 Tahun 2009; Perda Kabupaten Sukabumi No. 22 Tahun 2012; Perda Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Sistimatika Penyusunan RKPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012
PEDOMAN - PENYUSUNAN - PETA - PROSES - BISNIS - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - SUKABUMi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD 2022/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat uku.ran dan tepat proses sesuai dengan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, perlu adanya peta proses bisnis sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, maka peta proses bisnis dimanfaatkan untuk melihat potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan melmiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerja, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri PAN RB No. 19 Tahun 20, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 19 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2021; Perda No. 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Manfaat, Ruang Lingkup, Penyusunan Peta Proses Bisnis, Penetapan dan Penerapan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
