Piutang, Utang, dan Hibah Negara / DaerahStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kapuas Hulu No. 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2020
TATA CARA-PENGANGGARAN-PELAKSANAAN-PENATAUSAHAAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAPORAN-EVALUASI-HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 89, BD.2020/NO.89, LL KAB. KAPUAS HULU : 62 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; HIBAH; BANTUAN SOSIAL; MONITORING DAN EVALUASI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2019
30 HALAMAN PERATURAN & 32 HALAMAN PENJELASAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021
STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2020/NO.87, LL Kab. Kapuas Hulu: 49 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanaannya perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.3 Tahun 2007, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres RI No.33 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.32 Tahun 2011, diubah Permendagri No.14 Tahun 2016, Permendagri No.72 Tahun 2012, Permendagri No.64 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 86 Tahun 2020
APBDPengelolaan Keuangan Negara / DaerahStandar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Perbup No. 50 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020
standar-pengelolaan keuangan daerah-PERJALANAN DINAS
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD.2020/NO.86, LL KAB. KAPUAS HULU : 38 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintab Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM; KETENTUAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2019
19 HALAMAN PERATURAN & 19 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020
Perbup No. 85 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD.2020/NO.85, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu; Pasal 3; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 16; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 21; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 37A
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016
12 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 84 Tahun 2020
HAK ASASI MANUSIA-PENCEGAHAN-PENANGANAN-PERDAGANGAN ORANG
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BD.2020/NO.84, LL KAB. KAPUAS HULU : 52 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang MEKANISME RUJUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA TIM KOORDINASI GUGUS TUGAS RENCANA AKSI DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
12 HALAMAN PERATURAN & 40 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2020
Perbup No. 15 Tahun 2010 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD.2020/NO.83, LL KAB. KAPUAS HULU : 23 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta pejabat yang setara untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PEJABAT YANG BERHAK MENGHUKUM; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN; PEMERIKSAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010
7 HALAMAN PERATURAN & 16 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, BD.2020/NO.81, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI HULU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
11 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 80, BD.2020/NO.80, LL KAB. KAPUAS HULU : 12 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MELEMBA KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD.2020/NO.79, LL KAB. KAPUAS HULU : 9 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA MANDAY KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
8 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD.2020/NO.78, LL KAB. KAPUAS HULU : 11 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA KELIBANG KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA; PETA BATAS WILAYAH; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
9 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
