Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PEJABAT YANG BERHAK MENGHUKUM; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN; PEMERIKSAAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

09 November 2020

Tanggal Pengundangan

10 November 2020

Tanggal Berlaku

10 November 2020

Sumber

BD.2020/NO.83, LL KAB. KAPUAS HULU : 23 HAL

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2020perbup083.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Perbup No. 15 Tahun 2010 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

PENDELEGASIAN WEWENANG-PEGAWAI NEGERI SIPIL
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BD.2020/NO.83, LL KAB. KAPUAS HULU : 23 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERINDIKASI MELANGGAR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
ABSTRAK:	Bahwa untuk memperlancar proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu untuk mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta pejabat yang setara untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Terindikasi Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PEJABAT YANG BERHAK MENGHUKUM; TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN; PEMERIKSAAN
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020. Mengubah Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 7 HALAMAN PERATURAN & 16 HALAMAN LAMPIRAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521