Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2017/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23 ayat (9), Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupapaten Blora Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Kenaggotaan BPD
Bab IV Kelembagaan BPD
Bab V Fungsi dan Tugas BPD
Bab VI Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD
Bab VII Peraturan Tata Tertib BPD
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Pendanaan
Bab X Ketentuan Lain-lain
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 - 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021 agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, perlu adanya Road Map Reformasi Birokrasi dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi dengan tujuan adalah sebagai gambaran tentang kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 - 2021 serta hasil yang diharapkan melalui rencana aksi yang berkelanjutan, diatur juga terkait sistematika, pelaksanaan dan rencana aksi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia desa
yang memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di Desa, Pemerintah
menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten
Blora, perlu dilakukan fasilitasi berupa pemberian
beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota
badan permusyawaratan desa, pengelola bum desa,
tenaga pendamping profesional, serta pegiat
pemberdayaan masyarakat desa peserta Program
Rekognisi Pembelajaran Lampau; bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi kepala desa, perangkat desa, anggota badan
permusyawaratan desa, pengelola bum desa, tenaga
pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan
masyarakat desa peserta Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau periode 2023-2025 perlu diatur mengenai teknis
pelaksanaan pemberian beasiswa dimaksud dalam
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Peserta Program Rekognisi
Pembelajaran Lampau Desa Periode 2023-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 41 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa Peserta Program RPL Desa, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Beasiswa, Kewajiban Penerima Beasiswa, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2018
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau teknis penunjang pada
Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tetang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana
Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di
Kabupaten Blora perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPTD, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomr 39 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah khususnya pada rumah sakit umum daerah, perlu ditunjang pembiayaan yang memadai salah satunya melalui pengenaan tarif layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat, maka penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu tentang Lampiran I dan II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Peraturan Bupati Blora Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kab Blora TA 2017, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kab Blora TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Pemkab Blora TA 2017;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; Uu No 1 Tahun 2004; Uu No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Blora No 2 Tahun 2010;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang Standar biaya digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai batas
tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa serta dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 5, penyisipan Pasal 5A, perubahan Pasal 10 ayat (1), perubahan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penyisipan ayat (1a) Pasal 13, perubahan Pasl 14 ayat (1) huruf a dan huruf g, penyisipan ayat (1a) Pasal 15, perubahan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan Pasal 17A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4), perubahan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), penyisipan Paragraf 2A pada Bagian Keempat Bab III, perubahan Judul Paragraf 3 pada Bagian Keempat Bab III, perubahan Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) huruf c, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 52, penyisipan Pasal 52A dan Pasal 52B, penyisipan Pasal 61A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 diubah.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2018
UPTD DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8
dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor
11 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Permukiman
Dan Perhubungan Kabupaten Blora sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di
Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun
2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah
di Kabupaten Blora perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan,
Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan UPTD, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
di bidang perpajakan, perlu adanya sistem
pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi
pelayanan di bidang perpajakan perlu mendelegasikan
wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak daerah yang terutang; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat
Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan,
Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang
Terutang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan dan pembangunan, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak Daerah yang Terutang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPPKAD. Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; b. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan reklame, titik reklame, kawasan reklame dan kawasan tanpa reklame, rancang bangun reklame, persyaratan dan tata pengajuan izin penyelenggaraan reklame, tata cara pencabutan izin, tata cara penghentian dan pembongkaran reklame, jaminan pembongkaran reklame dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
