Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Ld Tahun 2019 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
ABSTRAK:
Bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
pasal 18 ayat (6) UUd Ri Th 1945; UU No 4 Th 1990; UU No 20 Th 2003; UU No 32 Th 2007; UU No 43 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 70 Th 1991; PP No 24 Th 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN; BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN; BAB IV STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN; BAB V JENIS PERPUSTAKAAN; BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA; BAB VII SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM; BAB VIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB IX PENDANAAN; BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
44 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018-2023.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.
UU Ri No 23 Th 2000; UU Ri No 17 Th 2003; UU Ri No 25 Th 2004; UU Ri No 33 Th 2004; UU Ri No 17 Th 2007; UU Ri No 26 Th 2007; UU Ri No 32 Th 2007; UU Ri No 32 Th 2014 yg telah diubah UU Ri No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; PP No 2 Th 2018; PP No 12 Th 2019; PP No 2 Th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri Ri No 98 Th 2018; Permendagri No 100 Th 2018; Permendagri No 130 Th 2018; Perda Prov Banten No 1 Th 2010; perda No 2 Th 2011 yg telah diubah Perda No 5 Th 2017; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Perda Kotsr No 2 Th 2009; Perda Kotser No 7 Th 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III SISTEMATIK RPJMD; BAB IV PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2018-2023; BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan jenis retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu dilakukan penyesuaian.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 23 Th 2006 yang telah diubah dengan UU No 24 Th 2013; UU No 32 Th 2007; UU No 22 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 69 Th 2010; PP No 97 Th 2012; Perda No 2 Th 2014.
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
42 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi besaran NJOP.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2009 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015.
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerag Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 5 Tahun 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No.05
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 17 tahun 2003;3. UU No. 1 tahun 2004
;4. UU No. 15 tahun 2004;5. UU No. 25 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2007
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. UU No. 23 tahun 2014;9. PP No. 23 tahun 2005
;10. PP No. 55 tahun 2005;11. PP No. 56 tahun 2005;12. PP No. 58 tahun 2005
;13. PP No. 65 tahun 2005;14. PP No. 79 tahun 2005;15. PP No. 8 tahun 2006
;16. PP No. 71 tahun 2010;17. PP No. 30 tahun 2011;18. PP No. 2 tahun 2012;19. PP No. 12 tahun 2017;20. PP No. 18 tahun 2017;21. PMDN No. 13 tahun 2006
;22. PMDN No. 33 tahun 2017;23. Perda Kota Serang No. 4 tahun 2008
;24. Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010;25. Perda Kota Serang No. 13 tahun 2011;26. Perda Kota Serang No. 2 tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 8
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 4 Tahun 2017
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No.04
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2017;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 17 tahun 2003;3. UU No. 1 tahun 2004
;4. UU No. 15 tahun 2004;5. UU No. 25 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2007
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. UU No. 23 tahun 2014;9. PP No. 23 tahun 2005
;10. PP No. 55 tahun 2005;11. PP No. 56 tahun 2005;12. PP No. 58 tahun 2005
;13. PP No. 65 tahun 2005;14. PP No. 8 tahun 2006;15. PP No. 71 tahun 2010
;16. PP No. 30 tahun 2011;17. PP No. 2 tahun 2012;18. PP No. 2 tahun 2017
;19. PP No. 18 tahun 2017;20. PP No. 91 tahun 2016;21. PP No. 86 tahun 2017
;22. PMDN No. 13 tahun 2006;23. PMDN No. 32 tahun 2011;24. PMDN No. 31 tahun 2016;25. Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010;26. Perda Kota Serang No. 13 tahun 2011;27. Perda Kota Serang No. 2 tahun 2014;28. Perda Kota Serang No. 13 tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 8
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 3 Tahun 2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/No.03
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 17 tahun 2003;3. UU No. 1 tahun 2004
;4. UU No. 15 tahun 2004;5. UU No. 25 tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 32 tahun 2007;8. UU No. 28 tahun 2009;9. UU No. 23 tahun 2014
;10. PP No. 55 tahun 2005;11. PP No. 56 tahun 2005;12. PP No. 58 tahun 2005
;13. PP No. 79 tahun 2005;14. PP No. 8 tahun 2006;15. PP No. 3 tahun 2007
;16. PP No. 71 tahun 2010;17. PP No. 91 tahun 2010;18. PP No. 2 tahun 2012
;19. PP No. 27 tahun 2014;20. PP No. 32 tahun 2014;21. PMDN No. 13 tahun 2006
;22. PMDN No. 32 tahun 2011;23. PMDN No. 19 tahun 2016;24. PMDN No. 11 tahun 2017;25. Perda Kota Serang No. 11 tahun 2008;26. Perda Kota Serang No. 6 tahun 2010;27. Perda Kota Serang No. 17 tahun 2010;28. Perda Kota Serang No. 2 tahun 2011;29. Perda Kota Serang No. 13 tahun 2011;30. Perda Kota Serang No. 17 tahun 2011;31. Perda Kota Serang No. 2 tahun 2014;32. Perda Kota Serang No. 10 tahun 2015;33. Perda Kota Serang No. 4 tahun 2016;34. Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 12
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 2 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/No.02
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 32 tahun 2007;3. UU No. 23 tahun 2014
;4. PP No. 18 tahun 2017
1.ketentuan umum;2. penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota;3. belanja penunjang kegiatan DPRD
;4. pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
;5. ketentuan lain lain;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
31halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa peraturan ini dibuat dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Serang, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.
UUD Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2011, Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2011, Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2014.
Pembentukan BUMD sebagai perusahaan induk (Holding Company) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dnegan nama PT Serang Guna Sarana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penyesuaian Perda Kota Serang No. 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang dilakukan paling lama 1 tahun sejak perda diundangkan
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang No. 08 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Nama-Nama Jalan Di Wilayah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 38 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 79 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006
1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Jenis Jalan Dan Nama Jalan; 4. Prosedur Dan Penetapan Nama- Nama Jalan; 5. Pembentukan,Kedudukan,Tugas Dan Koordinasi Panitia; 6. Pemasangan Papan Nama Jalan; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
