PERBUP Kab. Pekalongan No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional dan dinamika indeks harga yang berlaku maka besaran tarif retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten PekalonganNomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sudah tidak relevan dan perlu diubah untuk kedua kalinya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan dengan Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan pada Pasal 218 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) penetapan peninjauan tarif retribusi retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 9 Tahun 1965, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 48 Thaun 1986, PP Nomor 21 Tahun 1988, PP Nomor 10 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012, Perda Kabupaten Pekaloongan Nomor 2 Tahun 2021 dan Perbup Pekalongan Nomr 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Dearah yaitu ketentuan besaran tarif retribusi daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Dearah
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian
Kuasa Menandatangani Naskah Dinas Bidang
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor
47 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan
Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Dinas
Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pekalongan tentang Pendelegasian Wewenang
Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani
Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988,Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021
tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Reguler Tahun 2021, perlu dilakukan
perubahan anggaran Belanja Operasional Sekolah
berdasarkan jumlah peserta didik hasil data pokok
pendidikan, maka Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2021, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3
Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Pembahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2021
367 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dalam rangka
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,
khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta guna mengganti biaya
yang dikeluarkan atas keseluruhan proses sampai
dengan tercatatnya keluaran berupa Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu
menetapkan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan
tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan
Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi, DBKB, Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terhadap
penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sesuai dengan nilai
pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat
terhadap dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak,
maka perlu memberikan stimulus kepada Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf
e Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa Bupati dapat
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus, tata cara perhitungan stimulus, pengecualian, ketetapan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 7/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14
Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
784 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Fakir Miskin
ABSTRAK:
a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat fakir miskin merupkan tanggungjawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1);
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat fakir miskin yang keluarganya menjalani rawat inap, sehingga membawa konsekuensi terjadinya keadaan yang tidak stabil bagi keluarganya yang berpengaruh dalam kelangsungannya hidup/pemenuhan kebutuhan hidup, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Biaya hidup bagi penunggu pasien fakir miskin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Hidup Penunggu Pasien Fakir Miskin;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 9 Tahun 1965, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 13 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 48 Tahun 1986, PP Nomor 21 Tahun 1988, PP Nomor 39 Tahun 2012, PP Nomor 12 Thaun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, sasaran penerima, fasilitas pelayanan kesehatan, bentuk dan besaran bantuan, tata cara pengajuan, tata cara penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal
97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna pedoman
penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan
Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan ADD, prinsip penggunaan ADD, penyaluran dan pelaksanaan ADD, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu didukung oleh sistem pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026, perlu menyusun kembali Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan dan rencana aksi, jangka waktu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
74 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dan
guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara
terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu
menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri 48 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9
Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
