Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; eraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 dicabut.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sudah tidak sesuai dan perlu disesuaikan; bahwa guna pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan dan Penyetoran, Kedaluwarsa, Penghapusan Piutang Daerah, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan, dan Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 43 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bapati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan,
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bapati
Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 113 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 113 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penyusunan APB Desa dan ruang lingkupnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi dan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka guna menjamin kesinambungan kebijakan dan strategi perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentak sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka
perlu penyempurnaan Peraturan Bupati Pekalongan
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali dan
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala
Desa Serentak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekosongan kepala desa, pemilihan kepala desa, pelaksanaan, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana, pembiayaan pemilihan kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2015 dicabut.
102 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemeritah Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, maka perlu mencabut dan mengatur kembali pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2017,Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, perumahan dan permukiman, mekanisme penyerahan PSU, persyaratan penyerahan PSU, tim verifikasi, tata cara penyerahan PSU, pengelolaan PSU yang telah diserahkan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsi serta Tata Kerja, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Kecamatan dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi pad Kecamatan
Bab III Uraian Tugas pada Kecamatan
Bab IV Susunan Organisasi pada Kelurahan
Bab V Uraian Tugas pada Kelurahan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2011 dicabut.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2022/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2019; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu disusun pedoman pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Dan Penyerahan Arsip Statis Di Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, dan Penyerahan Arsip Statis serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
