Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD 2011 NO. 2, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 39 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa usaha.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
30. Peraturan Kepala Daerah kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Retribusi Jasa Usaha
Bab III Wajib Retribusi Jasa Usaha
Bab IV Wilayah Pemungutan
Bab V Saat Retribusi Terutang
Bab VI Pemungutan Retibusi Jasa Usaha
Bab VII Pengambalian Kelebihan Pembayaran
Bab VIII Kadaluwarsa Penagihan
Bab IX Pembukuan dan Pemeriksaan
Bab X Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Usaha
Bab XI Insentif Pemungutan
Bab XII Penyidikan
Bab XIII Ketentuan Pidana
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2011.
Mencabut:
a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005
b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005
c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 tahun 2006
d. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan daerah kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005
e. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009
39
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011
Lingkungan HidupPedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Padang Panjang No. 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
Lingkungan Hidup Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
2 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
5 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tetap Yayasan dan Guru Tidak Tetap Yayasan pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa untuk memotivasi guru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian insentif kepada guru tetap dan guru tidak tetap yayasan pada satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan terjadinya inflasi, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meringankan beban kehidupan masyarakat yang terkena dampak pengendalian inflasi; bahwa adanya arahan Presiden untuk pelaksanaan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2022.
13 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
