Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 45 Permendagr No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016, dan Perda Kayong Utara No. 13 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Desa, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Pengamaman, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Tukar Menukar, Penjualan, Penyertaan Modal Pemerintah Desa, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Tanah Desa, Inventarisasi, dan Kodefikasi; Jenis Aset Desa; Pengelolaan Aset Desa; Tukar Menukar; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 31 Perda Kabupaten Kayong Utara No. 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permen Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015, Perda Kayong Utara No. 1 Tahun 2009, dan Perda Kayong Utara No. 16 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Bupati, Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Musyawarah Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Keanggotaan; Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan; Hak BPD; Pimpinan BPD, Musyawarah BPD; Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah BPD; Tata Kerja Anggota BPD; Pemberhentian Anggota BPD; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 15 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Permendagri No. 84 Tahun 2015, Perda Kayong Utara No. 11 Tahun 2015, dan Perda Kayong Utara No. 17 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Kecamatan, Desa, Camat, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Struktur Organisasi; Struktur Organisasi Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Jenis Desa; Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Desa Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
- Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa pada Perangkat Desa ada sebelum Peraturan Desa tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya keputusan pengangkatan perangkat desa yang baru; Perangkat Desa yang masih memenuhi persyaratan setelah peraturan desa tentang organisasi dan tata kerja pemerintah diundangkan, dilakukan penyesuaian kembali setelah mendapat rekomendasi Camat; Penyesuaian kembali perangkat desa berdasrkan nomenklatur jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa; dan Pengisian jabatan perangkat desa yang lowong setelah Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa diundangkan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Perangkat Desa
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Permendagri No. 84 Tahun 2015, dan Perda Kayong Utara No. 17 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Camat, Perangkat Desa, Lambang Daerah, Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut; Penggunaan Pakaian Dinas; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 82 Tahun 2015, dan Perda Kayong Utara No. 11 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Camat, Kepala Desa, Lambang Daerah, Pakaian Dinas, Atribut, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pakaian Dinas; Atribut Pakaian Dinas; Penggunaan Pakaian Dinas; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Keuangan Perizinan, Pembangunan Dan Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa beberapa Peraturan Bupati Kayong Utara dibidang kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Perpu
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Pencabutan Perbup Kayong Utara No. 5A Tahun 2008, No. 7A Tahun 2008, No. 8 Tahun 2008, No. 10 Tahun 2008, No. 11 Tahun 2008, No. 12 Tahun 2008, No. 13 Tahun 2008, No. 18A Tahun 2008, No. 25 Tahun 2008, No. 32 Tahun 2008, No. 5 Tahun 2009, No. 8 Tahun 2009, No. 62 Tahun 2009, No. 66 Tahun 2009, No. 68 Tahun 2009, No. 16 Tahun 2010, No. 9 Tahun 2012, No. 14 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2013, dan No. 6 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Perbup Kayong Utara No. 5A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 7A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 8 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 10 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 11 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 12 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 13 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 18A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 25 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 32 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 5 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 8 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 62 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 66 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 68 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 16 Tahun 2010, Perbup Kayong Utara No. 9 Tahun 2012, Perbup Kayong Utara No. 14 Tahun 2012, Perbup Kayong Utara No. 12 Tahun 2013, dan Perbup Kayong Utara No. 6 Tahun 2014
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa beberapa Peraturan Bupati Kayong Utara dibidang kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Perpu
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Pencabutan Perbup Kayong Utara No. 27 Tahun 2008, No. 30 Tahun 2008, No. 34 Tahun 2008, No. 35 Tahun 2008, No. 36 Tahun 2008, No. 37 Tahun 2008, No. 38 Tahun 2008, No. 39 Tahun 2008, No. 40 Tahun 2008, No. 41 Tahun 2008, No. 42 Tahun 2008, No. 43 Tahun 2008, No. 44 Tahun 2008, No. 45 Tahun 2008, No. 46 Tahun 2008, No. 47 Tahun 2008, No. 48 Tahun 2008, No. 49 Tahun 2008, No. 50 Tahun 2008, No. 51 Tahun 2008, dan No. 52 Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Perbup Kayong Utara No. 27 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 30 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 34 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 35 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 36 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 37 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 38 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 39 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 40 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 41 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 42 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 43 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 44 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 45 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 46 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 47 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 48 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 49 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 50 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 51 Tahun 2008, dan Perbup Kayong Utara No. 52 Tahun 2008
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Permenkeu No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara No. 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong No. 58 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian kembali
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permedagri No. 113 Tahun 2014, Permenkeu No. 49/PMK.07/2016, dan Perda Kab Kayong Utara No. 1 Tahun 2009
Perubahan beberapa ketentuan yaitu: Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a diubah, dan ditambah satu huruf yakni huruf c, dan ayat (3) dihapus; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 47 diubah; Ketentuan Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 47A dan Pasal 47B; Ketentuan Pasal 48 ayat (2); Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus; Ketentuan Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VIA, serta disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 55A dan Pasal 55B
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
Peraturan Bupati Kayong Utara No. 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara secara efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel, perlu pedoman bagi penyelenggara dalam penyusunan Standar Pelayanan
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 96 Tahun 2012, Permenpan RB No. 15 Tahun 2014, Perda Kab Kayong Utara No. 1 Tahun 2009, Perda Kayong Utara No. 2 Tahun 2009, dan Perda Kab Kayong Utara No. 9 Tahun 2012
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pelayanan Publik, Peyelenggara Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Masyarakat, Pihak Terkait, dan Pelaksana Pelayanan Publik; Ruang Lingkup; Prinsip Standar Pelayanan; Penyusunan Standar Pelayanan; Penetapan Standar Pelayanan; Penerapan Standar Pelayanan; Penetapan Maklumat Pelayanan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 9 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan hidup
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap skala atau besaran jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) maka Peraturan Bupati Kayong Utara No. 17 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian kembali
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 41 Tahun 1999, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 27 Tahun 2012, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013, Permen Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013, dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Perubahan Ketentuan Lampiran V
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
Peraturan Bupati Kayong Utara No. 17 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
33
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
