Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian dan keuangan daerah melalui sektor retribusi daerah dengan melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 11);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan perawatan dan pengawasan serta pembinaan. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya. (3) Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaiberikut : a. Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru: 1. Stone Walls (6-8 Ton) Rp. 650.000,-/hari 2. Stone Walls (1-5 Ton) Rp. 300.000,-/hari 3. Dump Truk (1-3 Ton) Rp. 275.000,-/hari 4. Stone Cruiser Rp. 20.000.000/bulan 5. Stamper Rp. 75.000,-/hari 6. Wheel Loader Rp. 200.000,-/jam 7. Bulduser Rp. 200.000,-/jam 8. Motor Greader Rp. 200.000,-/jam 9. Excapator Rp. 400.000,-/jam 10. Tire Roler Rp. 200.000,-/jam 11. Molen Rp. 150.000,-/hari 12. AspaltSpreyer Rp. 225.000,-/hari 13. Plat Bled Truk/ Crein Rp. 300.000,-/hari 14. Beackho Loader Rp. 1.500.000,-/hari b. Pemakaian Alat Berat di luar Kabupaten Barru: k 4. Kamar VIP untuk 2 orangRp. 120.000,-/hari f. Mess Pemda di Jakarta 1. Kamar (WC luar) Rp.100.000,/hari/kamar 2. Kamar (WC dalam) Rp.125.000,-/hari/kamar 3. Kamaruntuk 6 orang Rp. 50.000,-/hari/orang g. Balai Latihan Kerja (BLK) 1. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp. 100.000,-/hari 2. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp. 75.000,-/hari 3. Ruang Belajar Kelas I Rp. 300.000,-/hari 4. Ruang Belajar Kelas II Rp. 200.000,-/hari 5. Aula Pertemuan Rp. 300.000,-/hari h. Gedung/Balai Pertemuan 1. Bola SobaE a) Malamhari Rp. 400.000,-/mlm b) Siang hari Rp. 400.000,-/hari c) Siang Malam Rp 600.000,- d) Khusus untuk pesta perkawinan Rp.1.200.000,- 2. Islamic Center a) Untuk Pesta Perkawinan 1) Malam hari Rp. 2.500.000,-/mlm 2) Siang hari Rp. 2.000.000,-/hari 3) Siang Malam Rp. 4.000.000,-/hari b) Untuk pertemuan/rapat/seminar 1) Malam hari Rp. 200.000,-/jam 2) Siang hari Rp. 150.000,-/jam i. Pemeriksaan Kualitas Air 1. Bakteriologi/e-coli Rp. 65.000,- 2. Kimia terbatas (mangan, Fe, Ni) Rp. 15.000,- j. Gudang Rp. 750,-/m/hari k. Penggunaan pelataran Rp. 500,-/m/hari l. Sewa tanah asset pemerintah daerah disesuaikan dengan harga tanah berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut : No. Tempat Jenis Pelayanan Golongan Tarif (Rp) Volume Pelayanan Tarif a. Objek a) Masuk Kawasan - Anak-anak 1.000,- /orang Wisata b) Penggunaan - Dewasa 2.000,- /orang Fasilitas : 1) parkir - Mobil 2.000,- /kendaraan - Motor 1.000,- /kendaraan 2) pondok wisata - 200.000,- /malam 3) alat pancing - 2.000,- /orang 4) permainan anak- - 1.000,- /orang anak 5) perahu dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 2.000,- /orang 6) kolam renang - Anak-anak 2.500,- /orang - Dewasa 3.000,- /orang 7) pelampung dan - Anak-anak 2.000,- /orang sejenisnya - Dewasa 5.000,- /orang 8) Kios usaha - 600.000,- /bulan pariwisata 9) Gedung usaha 600.000,- /bulan pariwisata 10) Pelataran 15.000,- /meter3/ bulan 11) Gazebo 10.000,- /petak/ jam 12) Out Bond - Anak-anak 10.000,- /orang - Dewasa 15.000,- /orang 13) ATP 20.000,- /30 menit 14) Panggung 600.000,- /kegiatan/hari hiburan b. Tempat a) Sewa Stadion untuk Olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa). 500.000,- /hari olahraga 1. Stadion - Pagi/ sore non komersil komersil kegiatan komersil 8 untuk kegiatan /hari komersil d. Kios Sewa - hari 25.000,- /hari/lods Kompleks - bulan 250.000,- /bulan/lods Olahraga e Lapangan Sewa untuk kegiatan komersial - 150.000 /hari sepakbola Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
9

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, jdihn.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA NUSANTARA BARRU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat Pemerintah mendirikan Usaha Badan Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan letak geografis Kabupaten Barru yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Barru pada umumnya; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Barru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b. dan huruf c. maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Barru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 1); Barru Tahun 2016 Nomor 4): 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV: MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA BAB V: JANGKA WAKTU BERDIRINYA BAB VI: BESARNYA MODAL DASAR BAB VII: ORGAN DAN PEGAWAI BAB VIII: SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB IX: PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB X: ANAK PERUSAHAAN BAB XI: PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB XII: EVALUASI, RESTRUKSI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI BAB XIII: PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAHLIHAN DAN PEMBURUAN BAB XIV: KEPAILITAN BAB XV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH BAB XVI: KETENTUAN - KETENTUAN LAIN BAB XVII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
-
-
39

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BARRU

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rang ka meningkatkan kinerja birokrasi yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, dan transparan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah dan Program ISO 9001:2008, struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenBarru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27);
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BARRU Pasal I Ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal16 Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, terdiridari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pengolahan; e. Seksi Penanaman Modal; f. Tim Teknis; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBarru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 55); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 84);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 481.974.831.764,00 Bertambah Rp. 60.594.816.409,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 542.569.648.173,00 2. Belanja Rp. 529.689.690.464,00 Bertambah Rp. 84.650.676.144,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 614.340.366.608,00 Defisit (Rp. 71.770.718.435,00) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 68.967.756.000,00 b. Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 Pengeluaran a. Semula Rp. 21.252.897.300,00 b. Bertambah Rp. 6.394.306.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 47.641.479.057,41 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) (Rp. 24.129.239.377,59) BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 16.413.509.000,00 Berkurang (Rp. 777.280.786,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 15.636.228.214,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 364.597.550.164,00 Berkurang (Rp. 2.924.254.805,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 361.673.295.359,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 100.963.772.600,00 Bertambah Rp. 64.296.352.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 165.260.124.600,00 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.371.352.400,00 Berkurang (Rp. 994.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.377.352.400,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 3.632.224.600,00 Berkurang (Rp. 432.280.786,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.199.943.814,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 2.279.900.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.279.900.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 6.130.032.000,00 Bertambah Rp. 649.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 6.779.032.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 26.213.249.164,00 Berkurang (Rp. 2.725.871.805,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.487.377.359,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 299.397.301.000,00 Berkurang (Rp. 190.683.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 299.206.618.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 38.987.000.000,00 Berkurang (Rp. 7.700.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 38.979.300.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 73.734.412.600,00 Bertambah Rp. 59.543.512.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp.133.277.924.600,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 13.767.360.000,00 Bertambah Rp. 4.752.840.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 18.520.200.000,00 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 295.816.532.934,00 Berkurang (Rp. 3.460.782.232,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 292.355.750.702,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 233.873.157.530,00 Bertambah Rp. 88.111.458.376,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 321.984.615.906,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 266.541.056.454,00 Berkurang (Rp. 6.178.596.155,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 260.362.460.299,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 20.846.077,00 Bertambah Rp. 1.680.453.923,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.701.300.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 3.363.379.090,00 Bertambah Rp. 1.037.360.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.400.739.090,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.158.700.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.158.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 24.340.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 24.340.000.000,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 392.551.313,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 392.551.313,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.605.422.300,00 Bertambah Rp. 1.855.843.383,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.461.265.683,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 51.050.652.815,00 Bertambah Rp. 22.797.522.792,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 73.848.175.607,00 c. Belanja Modal Semula Rp.160.217.082.415,00 Bertambah Rp. 63.458.092.201,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 223.675.174.616,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 68.967.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 b. Pengeluaran Semula Rp. 21.252.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.334.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 27.655.682.955,41 b. Penerimaan Pinjaman daerah Semula Rp. 47.383.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp. 47.383.000.000,00 setelah Perubahan c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 20.147.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 27.648.503.898,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2011.
10

Desa

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 128/PUU/XIII/2016 mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Mengubah ketentuan dalam Pasal 15 Huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
12 halaman

ANGGARAN PENDAPATNA DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 19); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp. 509.469.483.511,00 b. Belanja Daerah Rp. 494.742.485.282,00 Surplus Rp. 11.726.998.229,00 c. Pembiayaan Daerah : 1. Penerimaan Rp. 21.489.085.800,00 2. Pengeluaran Rp. 33.216.084.029,00 Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 11.726.998.229,00) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 23.238.687.482,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 424.320.642.229,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 61.910.153.800,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.715.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.437.687.482,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.586.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 23.383.874.229,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.904.488.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 42.032.280.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 33.448.153.800,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 330.619.492.770,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 167.122.992.512,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 299.460.859.770,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.787.933.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.300.700.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 22.770.000.000,00 f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.559.343.350,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 64.252.298.758,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 80.311.350.404,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 21.489.085.800,00 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 33.216.084.029,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 21.239.085.800,00 b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 10.871.998.229,00 d. Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 21.239.085.800,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan m.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
9

PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/No.4, TLD No.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ABSTRAK:

a. bahwa usaha mikro kecil dan menengah dan sektor riil lainnya mempunyai peranan yang strategis dalam memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, namun jenis usaha tersebut sering dihadapkan pada kendala keterbatasan modal; b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah lembaga keuangan yang dapat menjangkau sektor rill dalam memberikan kemudahan permodalan bagi golongan lemah/pengusaha kecil; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1357); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Barru. 6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7. Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariahyang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dapat membentuk Bank Pembiayaan RakyatSyariah. (2) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas melalui Akta Notaris. Pasal 3 BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 4 (1) BPRS berkedudukan di Ibukota Kabupaten Barru sebagai Kantor Pusat. (2) BPRSdalam menjalankan aktivitasnya dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas. (3) Selain Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dapat melakukan Kegiatan Kas diluar Kantor. BAB III AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 5 BPRS dalam menjalankan aktivitasnya berazaskan prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Pasal 6 BPRSmerupakanlembaga perbankan yang bersifat: a. memberi jasa; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan c. memupuk pendapatan. BPRS didirikan dengan tujuan: Pasal 7 a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah; b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. memupukPendapatan Asli Daerah. BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 8 (1) Kegiatan usaha BPRS, meliputi: a. BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian; b. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah dan/atau bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi’ah atau mudharabah; c. menyalurkan dana dalam bentuk transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istishna dan/atau salam, transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan/atau musyarakah, serta pembiayaan berdasarkan prinsip qardh; d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Ketantuan Peraturan Perundang-undangan Perbankan dengan Prinsip Syariah; e. produk dan jasa baru wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan f. Asset Tetap dan Inventaris setinggi-tingginya 50% dari modal disetor; (2) BPRS dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi Bank Perkereditan Rakyat Konvensional; (3) BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. BAB V MODAL DAN SAHAM Pasal 9 (1) Modal dasar BPRS ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (2) Modal dasar BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasal 10 (1) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 11 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham BPRS adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah; dan b. Pihak Ketiga. (2) Pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (Enam Puluh Persen) dan untuk Pihak Ketiga paling banyak 40% (Empat Puluh Persen). BAB VI DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 12 (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku. (2) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawas dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. (3) Dewan Pengawas BPRS diberi Penghasilan dan Penghargaan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. (4) Pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 13 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); e. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; f. memiliki pengalaman di bidang perbankan; g. tidak masuk dalam daftar kredit macet; h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; i. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; j. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pengkhianatan Negara; k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan l. sehat jasmani dan rohani. (2) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh mempunyai hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri. (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di dalam daerah. Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pasal 14 Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. menetapkan kebijakanumum; b. melaksanakan pengawasan; c. melakukan pengendalian; dan d. melakukan pembinaan. Pasal 15 (1) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi diluar BPRS. (3) Pengawasan dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas. (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPRS. Pasal 16 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi: a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengawas BPRS; b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurus BPRS; c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS; dan d. pembinaandan pengembangan BPRS. Pasal 17 Dewan Pengawas mempunyai Wewenang: a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPRS kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. memberikan pertimbangan dan sarankepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPRS; d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPRS; e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 18 (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Pasal 19 (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas; b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati; c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan d. membinadan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas. (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas. Pasal 20 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat atas biaya BPRS dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan, yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang. (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berasal dari pegawai BPRS. Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Pasal 21 (1) Badan Pengawas BPRS, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium. (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22 (1) Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak. (2) Dewan Pengawas yang telah menjalankan tugas paling lama 1 (satu) tahun yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Pasal 23 Mekanisme pemberian honorarium dan uang jasa Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 24 (1) Anggota Dewan Pengawas, berhenti karena: a. masa jabatan berakhir;atau b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. alih tugas/jabatan/reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan BPRS; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau f. tidak mematuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 Anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindak pidana diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 26 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Pasal 27 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat. (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 28 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya. (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan. (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil Keputusan maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. BAB VII DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 29 (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 30 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi, meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS Kabupaten Barruyang sehat; d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); e. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi; f. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan atau bidang keuangan; g. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat; h. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; j. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan; k. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1; l. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; m. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan n. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya. (2) Antara sesama anggota direksi dan/atau anggota direksi dengan Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri. (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung pada BPRS atau badan hukum /perorangan yang diberi kredit oleh BPRS. Pasal 31 Proses pengangkatan anggota direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pasal 32 (1) Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diangkat sebagai anggota direksi. Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 33 (1) Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan; b. melakukan koordinasi; dan c. melakukan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPRS. (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPRS. Pasal 34 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1), mempunyai fungsi: a. pelaksanaan manajemen BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan anggaran BPRS kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, Pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan BPRS; Pasal 35 b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPRS berdasarkan peraturan kepegawaian BPRS; c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPRSdengan persetujuan Dewan Pengawas; d. mewakili BPRS didalam dan diluar pengadilan; e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPRS, apabila dipandang perlu; f. membuka kantor cabang dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapat atau melepas hak atas asset milik BPRS berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPRS. Pasal 36 (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota direksi. Pasal 37 Ketentuan mengenai pembagian tugas antar anggota direksi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bagian Ketiga Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 38 (1) Penghasilan direksi meliputi: a. gaji pokok; b. tunjangan suami/istri dan anak; c. tunjangan kemahalan; dan d. tunjanganjabatan. (2) Besaran penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Anggota direksi mendapat fasilitas: Pasal 39 a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak dengan memperhatikan kemampuan BPRS yang ditetapkan oleh direksi; b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau penggantian sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPRS; c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPRS; d. dana penunjang operasional bagi Direktur Utama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. dana representasi yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPRS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 40 (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebih 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. (2) Dalam hal total asset BPRS dibawah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), maka pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Pasal 41 Anggota direksi selain mendapat penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, juga memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPRS. Pasal 42 (1) Anggota Direksi mempunyai hak cuti, yang meliputi: a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. cuti kawin; d. cuti sakit; dan e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji. (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada yang bersangkutan diberikan penggantian dalam bentuk uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh. Pasal 43 (1) Anggota Direksi diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, dengan besaran yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati. (2) Anggota Direksi yang telah menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 44 (1) Anggota Direksi berhenti karena: a. masa jabatan berakhir;atau b. meninggal dunia. (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan BPRS; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Anggota Direksi yang melakukan tindak pidana diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 46 (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Pasal 47 (1) Paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 48 (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan. (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil Keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 49 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi dan pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara dari anggota Direksi lama atau seorang pejabat struktural BPRS. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan. (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPRS setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. BAB VIII PEGAWAI Pasal 50 Untuk diangkat menjadi pegawai BPRS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus ujian seleksi. Pasal 51 (1) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik (2) Unsur yang dinilai dalam masa percobaan, meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; dan f. kejujuran. (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 52 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan. Pasal 53 (1) Mantan pegawai BPRS yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun. (2) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai rekruitmen, kepangkatan, hak dan penghasilan, bantuan dan penghargaan, kewajiban danlarangan, serta pemberhentian pegawai BPRS ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang Pasal 55 (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka panjang BPRS yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nilai dan harapan pemangku kepentingan; b. visi dan misi; c. analisis kondisi internal dan eksternal; d. sasaran dan inisiatif strategi; e. program 5 (lima) tahunan; dan f. proyeksi keuangan. (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 56 (1) Direksi BPRS wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berakhir. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati. (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Pasal 57 (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun, Bupati tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS dinyatakan berlaku. (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia Cabang Makassar. (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi. Bagian Ketiga Laporan Tahunan Pasal 58 (1) Direksi menyampaikan laporantahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPRS yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati serta ditembuskan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Makassar. (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPRS. BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 59 Tahun buku BPRS Barru disamakan dengan tahun takwin. Pasal 60 (1) Laba bersih BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut: a. bagian laba untuk daerah sebesar 50% (lima puluh persen); b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen); c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas persen); d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan, kepentingan sosial dan lain pengganggaran yang sejenis. BAB XI KERJASAMA Pasal 61 BPRS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan serta usaha-usaha lainnya dalam rangka pengembangan BPRS. BAB XII PEMBINAAN Pasal 62 (1) Pembinaan dan pengawas umum dilakukan oleh Bupati. (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk. (3) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 63 (1) Anggota Direksi dan/atau pegawai BPRS, karena perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BPRS wajib mengganti kerugian tersebut. (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 64 (1) Pembubaran BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Dalam rangka kelancaran pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibentuk Panitia Pembubaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
28

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka untuk menjam.in kepastian prosedural penyelenggaraan kelancaran penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak dalam Peraturan Bupati; Reklame perlu ditetapkan b. bahwasehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-uridang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '"/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor l); 12.Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 2 ) Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tah un 2008 Nornor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); i3.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ba.rru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 6); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6); 15.Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomorl4); 17 .Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHJTUNGAN NILAI SEWA REKLAME. BAB J. KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru. 3. Bupati adalah Bupatifsarru. 4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal KabupatenBarru. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraa.n dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturar; Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah ata.u diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalarn bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 9. Reklame adalah benda, alat, perbuat.an atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklarne atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah• ubah,terprograrn dan difungsikan dengan tenaga listrik. 11. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan haik bersinar atau tidak bersinar maupun disinari. 12. Reklame Billboard/Papan adalah reklarne yang terbuat dari rangko. besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang rangkanya dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil. 14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 15. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau .·· . . . . ... ' dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat.u benda lain. 16. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar. 17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen. 20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan. 21. Titik Reklame adalah ternpat dan/ atau lokasi di mana bidang reklamedidirikan atau ditempelkan yang bersifat pennanen. 22. Izin Titik adalah Izin Pendirian Tiang Reklame pada tempat dan/atau lokasi di mana reklame akan didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen. 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untukdan atas nama pihak lain. 24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan rekla.me berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilaijual. 27. Nilai Kontrak adalah nilai sewa yang disepakati yang oleh konsumen/ distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu. s . : . 28. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkatan Strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 29. Kawasan/zonasi adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekalme. 30. Jala.n Negara adalah jalan arteri dan jaian kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, danjalan strategis nasional. 31. Jala.n Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. 32. Jala.n Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak tennasuk pada jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan local. 33. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman dalam desa, sertajalan lingkungan. BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NIL.AI SEWA REKLAME � Paaal 2 (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan: a. nilai jual objek pajak reklame; dan b. nilai strategis penyelenggaraan reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan. (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan : a. klasifikasi lokasi/kelas jalan; b. ketinggian objek reklame; c. sudut pandang; dan c. luas reklame. (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 6 ..., . . . . BABUI JENIS REKLAME Paaal 3 ( l) Jenis reklame dibedakan menjadi: a. reklame tetap terbatas; dan b. reklame insidentil ; (2) Reklarne tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne megatron/videotron/led; b. reklarne bando jalan; dan c. reklame billboard/papan. (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagairnana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster; b. reklarne stiker/melekat; c. reklame selebaran/brosur/leafleat; d. reklame film/ slide; e. reklame udara; f. reklame suara; g. reklame peragaan; dan h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. BAB IV STANDAR REKLAME Paaal4 ( 1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklarne. (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) da.n menjaga norma kesopanan; b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya mernperhatikan aspek keindahan; c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuanstandar kekuatan konstruksi; d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan; 7 nnnr rzrr rrn1n11nna:-mnunu1n11cr1erwawPJJJUUOIUIPlllliiilliliiliQ e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. standarkeselamatan yaitu reklamc yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan tidak. membahayakan masyarakat disekitarnya. BABV KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU Paaal 5 (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain. (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota. (3) Kerjasa.ma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kerjasarna pemanfaatan; b. perjanjian sewa-menyewa; c. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan kekayaan milik daerah. BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 ( 1) Set:iap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki IzinPemasangan Reklame dan Izin Titik dari KP3M. (2) Jenis Reklame yang wajib memiliki Izin Titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. kategori reklame adalah reklame tetap terbatas: dan b. lokasi pemasangan terletak pada titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. (3) Masa Berlaku lzin Titik selama 3 Tahun. (4) lzin Pemasangan Reklamc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan permohonan oleh pemohon; b. Persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis KP3M; c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan 8 . ... Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media rek.lame; dan d. Setelah memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pajak rek.lame pemohon dapat memperoleh Surat lzin Pemasangan Reklame dengan m.enyerta.kan bukti pembayaran dimaksud. (5) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pe.jak dan pengambilan Surat Izin Pernasangan Reklame, masing-masing ditandatangani sebagai tanda legalitas pada masing-masing reklame. (6) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pema.sangan Reklame harus menyertakan desain atau garnbar reklame yang akan dipasang. (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Terhadap lzin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin. (9) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak. ( 10) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan sela.njutnya harus mengganti dengan bahan yang baru. (11) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KP3M. (12) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada Iokaei yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M:i (Satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial. (13) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan/atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandurig nilai komersial. 9 Paaal7 KP3M berwenang clan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinanpemasangan reklarne hingga penerbitan dokumen perizinan. BAB VD MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN Bagian Kesatu Peraya.ratan Paaal 8 Perrnohorian pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain: a. Gambar (design) reklame; b. Gambar dan perhitungan konatruksi reklarne; c. Denah (Gambar) lokasi: d. Persetujuan tidak keberaran dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian; dan e. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame megatron, reklame papan yang berukuran diatas 4 x 6 meter dan Rcklame Bando. Bagian Kedua MEKANISME PENERBITAN Paaal 9 ( 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala KP3M dengan mengisi forrnulir permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7. (2) Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan izin dan melakukan penelitian berkas dan persyaratan administrasi pemohon. (3) Apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas pendaftaran akan melakukan registrasi pada buku registrasi pendaftaran, menyertakan kartu kontrol dokumen perizinan dan pemohon menerima Tanda Terima pendaftaran. 10 ..• '' (4) Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (5) Petugas pendaftaran selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis. (6) Tim Tekriis melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan peninjauan di lokasi rencana pemasangan reklame jika lokasi yang dimaksud berdampak pada amdal lalu lintas, untuk kemudian memberikan rekomendasi menerirna atau menolak kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim Teknis. (7) Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan. (8) Untuk permohonan izin yang diterima, Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan kepada petugas registrasi penomoran izin. (9) Petugas registrasi penomoran izin memberikan nomor izin dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan ke petugas pencetakan izin. (10) Petugas pencetakan izin menginput data, mencetak izin dan memeriksa kembali kebenaran Izin yang telah clicetak. (11) Petugas pencetakan izin menyerahkan Surat izin kepada Tim Teknis untuk dikorekai ulang. ( 12) Tim Teknis menyerahkan Surat izin kepada Kepala Seksi yang menangani untuk dikoreksi dan diparaf. (13) Kepala Seksi menyerahkan Surat Izin kepada Kasubag Tata Usaha untuk dikoreksi dan diparaf. (14) Kasubag Tata Usaha menyerahkan surat izin kepada Kepala KP3M untuk ditanda tangani. ( 15) Surat izin yang Asli diserahkan kepada petugas penyerahan untuk melakukan pencatatan dan salinan izin diserahkan ke petugas pengarsipan untuk diarsipkan. ( 16) Petugas Penyerahan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon izin dan pemohon menandatangani bukti pengambilan surat izin. { 1 7) Masing-masing petugas yang terkait dalarn proses penerbitan surat izin wajib membubuhi paraf pada kartu kontrol dokumen perizinan. Bagian Ketiga Penandatanganan 12:in Pasal 10 {l) Penandatangan surat izin diatur sebagai berikut: a. Surat Izin ditandatangani oleh Kepala KP3M; b. Apabila Kepala KP3M berhalangan atau melaksanakan tugas luar, rnaka surat izin ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha Bagian Keempat Tata Cara Pemaaangan Pasal 11 (1) Pemasangan reklarne dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Izin Pemasangan dari KP3M. (2) Pemasangan reklame tetap terbatas harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame. (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame PaAl 12 ( 1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, keti.nggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklarne (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Rek.lame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PaAl 13 ( 1) Setiap pelaksanaan pernasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan. (2) Apabila pemohon reklame tetap dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penyelenggara izin titik batal, tanggal dikeluarkannya Surat lzin Titik, tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain. (3) Biaya Operasional Tim Teknis permohonan Izin Titik Reklame ditanggung oleh pihak pemohon. .. ' BAB VIII KEWAJmAN PaH.114 ( 1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan,reklame yang telah dipasang wajib dipelihara clan dirawat secara berkala. (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) ,dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame. (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/ atau Pemegang Izin. (4) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak BAB IX PENCABUTAN IZIN Pasal 15 ( 1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,apabila : a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8; b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tida.k sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame; c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/ atau d. Melanggar ketentuan yang rnengatur mengenai penyelenggaraan reklame. (2) Sebeium izin dicabut sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizirian dan Penanaman Modal terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pernilik reklame dan/ atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berja.ngka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan pencabutan izin. dan Paaal 16 ( 1) Apabila izin telah dicabu t, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidakberlaku. (2) Apabila dalam jangka waktu pa.ling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud. BAB X PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME Paaal 17 Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklarne sebagai berikut : a. pemasangan reklarne yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin ; b. pemasangan reklarne yang tidak merniliki izin: c. pemasangan reklame yang tidak scsuai dengan izin yang diberikan; atau d. pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14. BAB XI LARANGAN Paaal 18 Setiap orang atau badan atau pernilik reklame, dilarang : a. menernpelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izrn yang dimiliki; b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dirniliki; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; d. memasang reklarne dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklamespanduk; e. memasang reklame yang tidak rnemenuhi standar reklame; f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman; g. memasang tiang penyangga umbul-urnbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon; h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi rcklame lainnya; dan 14 \ lalllllllllllll1Allllll11114000Ullfuuu••••••••�......-�·u•U••••-•uu•---·----·---·-·-··-·-·· i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Paaal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak: tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014.
22

air - sistem penyediaan air minum

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-6104 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.
9 halaman

KEPEMUDAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, jdihn.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEPEMUDAAN

ABSTRAK:

abahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratia, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukanpembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dar pembangunan daerah. c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kepemudaan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63981: 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444); 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 tahun 2014 Kepemudaan; tentang Standardisasi Organisasi 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP BAB III: TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV: PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V: PERENCANAAN BAB VI: PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB VII: PRASARANA DAN SARANA BAB VIII: ORGANISASI DAN TUGAS KEPEMUDAAN BAB IX: PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB XII: PENDANAAN BAB XIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
-
-
47

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT