Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 310 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwal no 40 th 2018 Retribusi PPP.pdf

LAMPIRAN perwal 40 th 2018.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN - PENGELOLAAN - RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2018/NO.40

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

ABSTRAK:

Berdasarkan Perda Kota Jambi No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran perlu diatur tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permen PU No. 29/PRT/2006; Permen PU No. 26/PRT/M/2008; Permendagri No. 69 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2001; Perda No. 6 Tahun 2002; Perda No. 8 Tahun 2003; Perda No. 14 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2017; Perwali No. 54 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan, Pengujian dan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran, meliputi: Masa Retribusi; Masa Retribusi; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Tata Cara Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi; Keringanan dan Pengurangan Ketetapan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
10 hlm.; Lampiran 6 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NO. 38 TAHUN 2018.pdf

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO - PERANGKAT DAERAH - PEMERINTAH KOTA JAMBI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2018/No.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risik0; Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP No. Per-1326/KILB/2009; Perka BPKP No. Per-688/K/D4/2012; Perda No. 14 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, yang dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan Penilaian Risiko pada setiap Perangkat Daerah. Perwali ini meliputi, Penyelenggaraan Penilaian Risiko; Kelembagaan Penilaian Risiko; Pelaporan dan Evaluasi; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2018.
8 hlm; Lampiran 33 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 37 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA JAMBI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL NO. 37 TAHUN 2018.pdf

PENGATURAN - BENTURAN KEPENTINGAN - PEMERINTAH KOTA JAMBI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2018/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGATURAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/ atau tindakannya; Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu menetapkan Perwali Jambi tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Jambi
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1974; PP No. No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PermenPAN RB No. 37 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 52 Tahun 2014
Perwali ini mengatur mengenai Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Jambi, meliputi: Sumber Benturan Kepentingan; Jenis Benturan Kepentingan; Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan; Identifikasi Benturan Kepentingan; Mekanisme Pengenaan Sanksi; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
7 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI.

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL NO 32 TH 2018 RETR... PARKIR 4 6 2018.pdf

TATA CARA - PEMUNGUTAN - PEMBAYARAN - PENYETORAN - RETRIBUSI PARKIR - DINAS PERHUBUNGAN - KOTA JAMBI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2018/NO.32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI.

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir pada Dinas perhubungan Kota Jambi.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah engan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; Perpes No. 87 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2010; Perda No. 14 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2017.
Perda ini mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Jambi, meliputi: Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara tunai; Teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara non tunai, ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
5 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

Abstrak

APBD

Download file:

PERWAL NO 11 PERUBAHAN ATAS APBD 2018.pdf

PENJABARAN APBD - KOTA JAMBI - TA 2018 - MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH - PERUBAHAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2018/NO.11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK:

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 Lampiran Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 angka romawi III huruf b dan Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBD TA 2018, maka terhadap Perwali tentang Penjabaran APBD TA 2018, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP N0. 20 Tahun 2001; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2009; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2012; Perda No. 16 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Jambi TA 2018 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Jambi TA 2018.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
8 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERWAL NO 5 tahun 2018 RETRIBUSI DISHUB.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN - RETRIBUSI TERMINAL - DINAS PERHUBUNGAN - KOTA JAMBI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2018/NO.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2016; Perda No, 3 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Jambi, meliputi: Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara nontunai ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
5 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Jambi No. 7 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Download file:

PERWAL NO. 53 TAHUN 2017.pdf

TATA NASKAH DINAS - LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 53, BD.2017/NO.53

Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk penyeragaman perlu mengatur kembali tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
UU No.9 Tahun 1956; UUD RI No.24 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 1951; PP No.43 Tahun 1958 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 ; Perda No.5 Tahun 2014; Perda No.14 Tahun 2016.
Perwali Ini Mengatur Mengenai Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; Meliputi; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah DInas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas; Pelaksana Harian Dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan. Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan Dan Pencabutan;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm.; lampiran 50 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERATURAN WALIKOTA JAMBI ...MBANGUNAN DAERAH.pdf

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH - KOTA JAMBI - TAHUN 2018

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018

ABSTRAK:

Dalam rangka penyusunan arah dan rumusan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018 merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintahan Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2014; Perda No. 14 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2018. Sistematika yang memuat tentang isi dan uraian RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
4 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi No. 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN WALIKOTA JAMBI ...AYAAN MASYARAKAT.pdf

PEDOMAN - TATA CARA - PEMILIHAN - RUKUN TETANGGA - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD.2017/NO.13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Perda No. 46 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rukun Tetangga dan Lembaga Perberdayaan Masyarakat, meliputi: Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan, Pedoman dan Tata Cara Pemilihan; dan Pembinaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 408 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi No. 7 Tahun 2017

PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES KOTA JAMBI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN WALIKOTA JAMBI ...VICES KOTA JAMBI.pdf

PEMBENTUKAN - PUBLIC SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES - KOTA JAMBI

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 JAMBI EMERGENCY SERVICES KOTA JAMBI

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis maka dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu perlu membentuk Public Safety Center 119 Jambi Emergency Services (PSC 119 JES).
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU o. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri no. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no. 21 Tahun 2011; Perda No. 14 Tahun 2016; Perwali No. 38 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur mengenai Pembentukan Public Safety Center 119 Jambi Emergency Services Kota Jambi, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pelaksana; dan Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm., Lampiran 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT