Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.515 peraturan dalam 0,094 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kota Yogyakarta

Perpajakan

Abstrak

wp - konfirmasi

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2018/NO.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Materi Pokok: Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan Keterangan Status Wajib Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan Pembinaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022

Kerja Sama Daerah

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah

Download :
Perda No 4 Tahun 2022.pdf

Abstrak

kerja sama - antar daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2022/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama Daerah, maka diperlukan penyesuaian mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.
Materi pokok : Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Sinergi, Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kelembagaan Kerja Sama Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan Kerja Sama Daerah, Asosiasi Kerja Sama Daerah, Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah dan Penyelesaian Perselisihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah.
Jumlah Halaman : 20 HLM; Penjelasan : 12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2015

Perubahan Atas Perwali No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

Pendidikan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

APBD

Download :
Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2023.pdf

Abstrak

apbd

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Jumlah halaman : 9 HLM, Penjelasan : 2 Halaman, Lampiran : 671 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024

Pedoman Pengendalian Kecurangan

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024.pdf

Abstrak

pedoman

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2024/NO.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diperlukan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern di Pemerintah Kota Yogyakarta, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu mengatur pedoman pengendalian kecurangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Strategi Pengendalian Kecurangan, Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Perilaku Anti Kecurangan, Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024.
Jumlah halaman : 9 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2010

Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2009

Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2012

Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PERDA Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
PERDA Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal Penumpang

Download :
Perda Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001

Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Download :
Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2001.