Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001

Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi; Prinsip Pelaksanaan Pemberian SIUJK; Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Penyelenggara; Tata Cara Pemberian SIUJK; Sanksi Administrasi; Legalisasi; Biaya SIUJK; Pembinaan; Sanksi Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

11 Agustus 2001

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2001

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2001

Sumber

LD No 2 Seri C

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 121 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

siujk-izin-jasa-konstruksi
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 2 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan daerah Kota/Kabupaten; bahwa kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; bahwa selain maksud sebagaimana tersebut butir b di atas, pemberian Surat izin Usaha Jasa Konstruksi juga untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keandalan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Usaha Jasa Konstruksi; Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi; Prinsip Pelaksanaan Pemberian SIUJK; Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Penyelenggara; Tata Cara Pemberian SIUJK; Sanksi Administrasi; Legalisasi; Biaya SIUJK; Pembinaan; Sanksi Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2001. Jumlah Halaman: 14 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521