bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13067
Tahun
2002 tentang Pengakuan
Kewenangan Kabupaten
dan
Kota
Jo Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1189
A/Menkes/SK/IX/1999
tentang wewenang Penetapan Izin dibidang
kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1331/Menkes/SK/X/2002, tentang kewenangan penerbitan Izin
Penyelenggaraan Toko Obat berada pada Kabupaten/Kota ;
bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan
pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, maka
perlu pengaturan perizinan penyelenggaran Toko Obat dalam
kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 23 Tahun 1992;UU No 5 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1997;UU No 37 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; U No 32 Tahun 2004; PP No 27 Tahun 1983;; PP No 25 Tahun 2000; Permendagri No 4 Tahun 1997;Kemenkes No 1189A/Menkes/SK/IX?1999;Kepmendagri No 130-67 Tahun 2002; Kepmendagri No 1331/Menkes/SK/X-Tahun 2002; Kepmenkes No 679/Menkes/SK/V/2003;Perda No 12 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain : ZIN TOKO OBAT,PENYELENGGARAAN TOKO OBAT ,PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,SANKSI ADMINISTRASI ,KETENTUAN PIDANA ,
PENYIDIKAN
KETENTUAN PERALIHAN ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 15 Tahun 2008
IZIN USAHA INDUSTRI, - TANDA - DAFTAR INDUSTRI - DAN- IZIN PERLUASAN INDUSTRI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan Industri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat,
serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri
dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur
mengenai Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin
Perluasan Industri
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.;UU No 3 Tahun 1982 ;UU No 5 Tahun 1984 ;UU No 9 Tahun 1995;
UU No 37 Tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU
No 8 Tahun 2005;PP No 17 Tahun 1986;PP No 13 Tahun 1995;PP No 25 tahun 2000;Inpres No 5 Tahun 1984;Surat keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
590/MPP/Kep/10/1999;Perda No 3 Tahun 2006;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PEMBERIAN IUI, TDI, DAN IZIN PERLUASAN. ,OBJEK DAN SUBJEK IUI dan TDI,TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) ,TATA CARA MEMPEROLEH TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) ,TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERLUASAN INDUSTRI,
,ATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERLUASAN INDUSTRI,MASA BERLAKU IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR,PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN ,KEWAJIBAN PEMEGANG IUI / TDIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,KETENTUAN-KETENTUAN LAIN ,KETENTUAN PIDANA,PENYIDIKAN,KETENTUAN PERALIHAN ,
,
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 12 Tahun 2008
Bahwa sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten
danKota Jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189
A/Menkes/SK/IX/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang
kesehatan Jo keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424/SK/XI/2002, tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Optik berada pada Kabupaten
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;
UU No 8 Tahun 1981
UU No 23 tahun 1992
UU No 37 Tahun 2003
UU No 10 Tahun 2004
UU No 32 Tahun 2004
UU No 33 Tahun 2004
PP No 27 tahun 1983
PP No 25 Tahun 2000
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/Menkes/SK/IX?1999
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/XI/2002
Perda Nomor 12 Tahun
Materi Pokok dalam Peratran ini antara lain : IZIN OPTIK ,KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 4 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Toko Obat
ABSTRAK:
Bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap
pelayanan atau Izin Toko Obat, perlu dipungut retribusi yang
merupakan jasa perizinan tertentu;
Dasr Hukum dalam perturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ; UU No 8 Tahun 1981;3. UU No 23 Tahun 1992 ;UU No 18 Tahun 1997;UU No 34 Tahun 2000; UU No 37 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan UU No 8 Tahun 2005 ;PP No 66 Tahun 2001;PP No 38 tahun 2007;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepres No 174 Tahun 1997;Kepmenkes No 175 Tahun 1997;Kepmenkes No 1189 A/Menkes/SK/IX/1999;Kepmenkes No 1331/Menkes/SK/X/2002
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain:NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI,GOLONGAN RETRIBUSI ,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF ,BESARNYA TARIF RETRIBUSI,WILAYAH RETRIBUSI,MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG ,
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI ,TATA CARA PENAGIHAN,SANKSI ADMINISTRASI,PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ,PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI,KADALUARSA PENAGIHAN,KETENTUAN PIDANA ,PENYIDIKAN,KETENTUAN PERALIHAN,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 27 Tahun 2008
PEMBINAAN - DAN - RETRIBUSI - PENANGGULANGAN - BAHAYA KEBAKARAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2008/NO.27
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang
dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik
terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda secara langsung
akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, oleh karena itu perlu
ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan berkesinambungan; ;
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 8 Tahun 1981 ;UU No 34 Tahun 2000;UU No 10 tahun 2004;UU No 37 Tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;PP No 66 Tahun 2001;PP No 38 tahun 2007;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN,PENCEGAHAN,PROTEKSI UMUM KEBAKARAN ,SARANA PENYELAMATAN JIWA,PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN,PENANGGULANGAN
KEBAKARAN PADA ALAT ANGKUTAN ,PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN,KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN ,PEMBINAAN,RETRIBUSI,PENIYIDIKAN,KETENTUAN PIDANA,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
46 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2008
RETRIBUSI - IZIN - KERJA APOTEKER - DAN - ASISTEN - APOTEKER
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap
pelayanan atau pemberian Izin kerja Apoteker dan Asisten Apoteker,
perlu dipungut Retribusi
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD
Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 23 Tahun 1992;UU No 18 Tahun 1997;UU 34 Tahun 2000; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU
No 8 Tahun 2005;PP No 66 Tahun 2001 ; PP No 38 Tahun 2007;Permenkes No 184/Menkes/PerII/1995;Permendagri No 4 Tahun 1997;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;;Kepmendagri No 175 Tahun 1997;Kepmendagri No 130-67 Tahun 2002; Kepmendagri No
1189A/Menkes/SK/IX/1999 ;
Materi poko dalam peraturan ini antara lain : NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ,GOLONGAN RETRIBUSI ,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF,STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
,WILAYAH RETRIBUSI ,MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG ,TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ,TATA CARA PENAGIHAN ,SANKSI ADMINISRASI ,PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ,PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI,KADALUWARSA PENAGIHAN ,KETENTUAN PIDANA ,PENIYIDIKAN
,
,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 24 Tahun 2008
- ORGANISASI -DAN -TATA KERJA - PEMERINTAH - KECAMATAN -
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2008/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kab. OKUT
ABSTRAK:
dengan telah di tetapkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
Dasar hukum dalam peratran ini adalah : UU No 37 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004: UU No 33 Tahun 2004; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008 .
Materi pokok dalam peraturan ini adalah: KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, TATA KERJA, HUBUNGAN KERJA,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 16 Tahun 2008
IZIN PENYELENGGARAAN - LEMBAGA - LATIHAN KERJA SWASTA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan
pengendalian Lembaga-lembaga Latihan Kerja yang
diselenggarakan oleh swasta, maka perlu diatur mengenai
perizinannya sesuai dengan kewenangan desentralisasi
Kabupaten
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004;UU No 33 tahun 2004;UU No 23 Tahun 1992;PP No 25 Tahun 2000
Perda No 2 Tahun 2006;Perda No 13 Tahun 2007;Perda No 12 Tahun 2007;
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain : PERIZINAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRASI ,KETENTUAN PIDANA ,PENYIDIKAN
KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 18 Tahun 2008
- ORGANISASI - DAN -TATA KERJA - PELAKSANA - BADAN NARKOTIKA -
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2008/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. OKUT
ABSTRAK:
dengan telah banyak penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya yang semakin meningkatkan sehingga membutuhkan penanganan komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi proporsonal di pusat dan daerah dipandang perlu di atur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika KAB. OKUT
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah: UU No 8 tahun 1974; UU No 8 tahun 1976; UU No 5 tahun1997; UU NO 37 tahun 2003, UU No 10 tahun 2004, UU No 32 tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, PP No 41 tahun 2007, PerPres No 83 tahun 2007.
Materi Hukum dalam peraturan ini adalah: Pembentukan, Tata kerja, Eselonisasi, Pngangkatan Dan Penghentian Pelaksana Harian
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2008
RETRIBUSI - IZIN USAHA INDUSTRI, - TANDA DAFTAR INDUSTRI, - DAN - IZIN PERLUASAN INDUSTRI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan Industri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan
masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap
usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
perlu dipungut retribusi ;
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 3 Tahun 1982;UU No 5 Tahun 1984;UU No 9 Tahun 1995;UU No 34 Tahun 2000;UU No 37 Tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 8 Tahun 2005;PP No 17 Tahun 1986;PP No 66 Tahun 2001;PP No 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
590/MPP/Kep/10/1999 ;Perda No 3 Tahun 2006;Perbup No 42 Tahun 2006
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI ,GOLONGAN RETRIBUSI,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ,STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ,WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI ,MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG ,TATA CARA PEMUNGUTAN,SANKSI ADMINISTRASI ,TATA CARA PEMBAYARAN ,TATA CARA PENAGIHAN,PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ,KADALUARSA PENAGIHAN ,KETENTUAN PIDANA,PENYIDIKAN ,KETENTUAN PERALIAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
