Pencarian Peraturan

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2016/NO.65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, NOMEKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Takalar.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Mengatur tentang pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi staf ahli Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
7 halaman

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2011/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

ABSTRAK:

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir PEMERINTAH KABUPATEN TAKALARPERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 06 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan daerah untuk Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN BESARAN DANA CADANGAN BAB III SUMBER, TUJUAN DAN PENGGUNAAN BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
NOMOR : 06 TAHUN 2011
5

penyertaan-modal

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PT. BANK SULSELBAR, BPR GALESONG DAN PERUSDA PANRANNUANGKU

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PT. BANK SULSELBAR, BPR GALESONG DAN PERUSDA PANRANNUANGKU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KALENNA BANYUANYARA KECAMATAN SANROBONE KABUPATEN TAKALAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, jdih.takalarkab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Kalenna Banyuanyara Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa perlu membentuk Desa Persiapan Kalenna Banyuanyara Kecamatan Sanrobone
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514): 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 24)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: Pembentukan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, Batas Wilayah, Pusat Pemerintahan dan Peta Wilayah Desa Persiapan BAB III: PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN BAB IV: KEWENANGAN DESA PERSIAPAN BAB V: PEMBIAYAAN BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022.
-
-
4

PEMBENTUKAN-KECAMATAN-LAIKANG-KABUPATEN-TAKALAR

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Takalar 2022 No.2/TLD No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka kelancaran kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Strategis Kawasan Industri Takalar, serta Pemberdayaan Masyarakat maupun Pembinaan Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan tujuan mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2018 di cabut sebagian dengan PP Nomor 12 Tahun 2022; Permendagri Nomor 01 Tahun 2017; Pergub. Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2010; Perda Nomor 06 Tahun 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN. BAB IV PROFIL DAN CAKUPAN WILAYAH. BAB V BATAS WILAYAH. BAB VI PEMBIAYAAN. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
VIII Bab, 10 Pasal (6 Hlm.), 2 Hlm. Penjelasan dan III Lampiran (3 Hlm.)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentai,iJ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493} yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor t 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RENCANA I'l.:MOANGUNAN JANGKA MENENGA!i DAERAH KABUPATI!N TA KALAR TAHUN 2008- 2013 Nomor 4740); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 ); 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008; 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. 20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar.
1.BAB I KETENTUAN UMUM 2.BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 3.BAB Ill ISi DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2008-2013 4.BABIV MASA BERLAKU 5.BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2008-2013
8 halaman

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2012/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 dan pasal 110 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Su!awcsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undangl Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepubIk Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4438); 13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 32. Peraturan Pemerintah Nomor '58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Romor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun, 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 'Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notnor, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1988 Nomor 6); 38. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Instansi adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam bidang Jasa Umum. 6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha, dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 16. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap. 17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Kabupaten Takalar; 18. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bedomisili tetap dalam Kabupaten Takalar dan memiliki indentitas kependudukan; 19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutrya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. 20. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya; 21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 22. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. 23. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hidran dan sprinkler. 24. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan dan/atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau digunakan oleh masyarakat; 25. Fire Hydrant adalah hidran kebakaran. 26. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah. 27. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal. 28. Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kualitas, kuantitas, penakaran, penimbangan serta perlengkapan tambahan yang menentukan hasil pengukuran alat ukur, takar dan timbang; 29. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tera. BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran; (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Pasal 5 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan. Pasal 6 Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan. pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 7 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 8 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa dengan prinsip subsidi silang dalam rangka menanggulangi beban biaya yang dipikul Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan; (2) Penggunaan jasa dapat diberi tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut; (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang; (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa, dan untuk menutup sebagian biaya. Pasal 11 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut : I. Puskesmas a. Rawat jalan di Poloklinik 1. Poliklinik Umum a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Jasa sarana Rp. 5.000,- c) Jasa pelayanan Rp. 5.000,- d) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 2. Instalasi Gawat Darurat a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 3. Poliklinik KIA dan KB a) Jasa konsultasi Dokter Ahli Rp. 15.000,- b) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% 4. Poloklinik Gigi Mulut a) Bahan dan alat pakai habis Sesuai Faktur + 10% b. Tindakan Medik dan Terapi No Jenis Tindakan dan Terapi BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1. 2. 3. Tindakan Bedah a. Insisi b. Ekstirpasi c. Khitanan(Sircumsisi) d. Cuci luka e. Ganti Verban Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan a. Vaginal Toucher b. Pemasangan IUD c. Pencabutan IUD d. Pemasangan implant e. Pencabutan Imlpant f. Suntikan KB g. Doppler Tindakan Mata a. Ekstraksi Corpus Alienum b. Pemeriksaan Visus c. Tonometri d. Tes Buta Warna 12.000 15.000 30.000 10.000 5.000 2.500 40.000 40.000 20.000 20.000 4.000 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 12.000 15.000 70.000 10.000 5.000 2.500 55.000 55.000 55.000 65.000 7.000 5.000 18.000 5.000 17.000 17.000 24.000 30.000 100.000 20.000 10.000 5.000 95.000 95.000 75.000 85.000 11.000 10.000 25.000 10.000 22.000 22.000 4. 5. 6 Tindakan THT a. Spooling serumen b. Tampon telinga c. Insisi Furunkel d. Parasentesis e. Spooling hidung f. Tampong hidung sementara g. Ekstraksi corpus alienum Tindakan Poliklinik Gigi a. Pencabutan gigi permanen(dewasa)tiap elemen b. Pencabutan gigi sulung(anak-anak)tiap elemen c. Perawatan saluran akar gigi d. Tumpatan permanen gigi dewasa e. Tumpatan permanen gigi sulung f. Tumpatan permanen gigi dewasa/sulung g. Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi h. Mumifikasi/pulpektomi i. Ginggivektomi per region j. Alveolektomi per region k. Insisi abses l. Scalling(manual)RA/RB m.Pembuatan gigi palsu 1). Gigi I 2). Gigi II 3). Gigi III dst. 4). Gigi RA atau RB 5). Gigi RA dann RB Gawat Darurat a. Kompres luka tanpa perban b. Kompres luka tambah perban(tiap lokasi luka) c. Jahit luka 1) < 5 jahitan 2) 6 – 10 jahitan 3) > 10 jahitan d. Kumbah lambung keracunan e. Ekstirpasi Corpus Alienum f. Kateterisasi Urethra 5.000 5.000 8.000 10.000 5.000 5.000 10.000 15.000 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000 15.000 12.500 7.000 7.000 7.000 15.000 20.000 20.000 20.000 110.000 450.000 4.000 4.000 5.000 7.000 10.000 8.000 5.000 8.000 5.000 10.000 7.000 10.000 5.000 10.000 5.000 8.000 15.000 15.000 17.000 25.000 10.000 7.000 55.000 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000 70.000 20.000 15.000 15.000 15.000 50.000 80.000 20.000 20.000 350.000 500.000 6.000 6.000 15.000 20.000 25.000 15.000 20.000 25.000 35.000 20.000 20.000 30.000 30.000 50.000 15.000 15.000 20.000 20.000 25.000 35.000 15.000 12.000 65.000 30.000 25.000<< 32.500 30.000 25.000 25.000 85.000 32.500 22.000 22.000 22.000 65.000 100.000 40.000 40.000 460.000 950.000 10.000 10.000 20.000 27.000 35.000 23.000 25.000 33.000 40.000 30.000 27.000 40.000 35.000 60.000 20.000 23.000 g. Pemasangan sonde lambung h. Pemasangan Endo Tracheal Tube i. Combustio sampai 20% j. Combustion > 30% k. Reposisi tulang sendi l. Reposisi tulang sendi + Gips m. Fiksasi Eksterna n. Pemakaian Nebulizer o. Ekstraksi kuku(per kuku) 5.000 15.000 20.000 p. Amputasi jari(per jari) q. Cross Insisi r. Insisi Abses s. Pemakaian O2 per liter/jam t. Pemakaian Suction/kali u. Tindik telingan per orang v. Aff hecting w. Pasang maag slang x. Pasang infus y. Aff infuse z. Aff catheter aa. Injeksi pasien 10.000 7.000 7.000 - 5.000 1.000 4.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 30.000 10.000 15.000 - 5.000 5.000 2.000 5.000 3.000 3.000 3.000 1.000 40.000 17.000 22.000 5.000 10.000 6.000 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 2.000 c. Rawat Inap 1. Tarif Rawat Inap Per hari Jenis Kelas Jasa Sarana (Rp) Visite (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) PKM Perawatan 30.000 7.500 22.500 60.000 2. Tarif Konsultasi Medik Kelas Besarnya Konsul (Rp) Keterangan PKM Perawatan 10.000 KOnsul hanya dibayar satu kali kecuali bila dikonsul lebih dari satu dokter 3. Tindakan Medik dan Terapi a. Pasang Maag Slang Rp. 5.000,- b. Aff Maag Slang Rp. 5.000,- c. Cukur Rp. 2.000,- d. Pasang infus dewasa Rp. 10.000,- e. Pasang infus anak Rp. 12.000,- f. Aff infuse Rp. 2.000,- g. Pasang sonde Rp. 10.000,- h. Aff sonde Rp. 5.000,- i. Member sonde kepada pasien Rp. 2.000,- j. Pasang kateter Rp. 10.000,- k. Aff kateter Rp. 5.000,- l. Injeksi pasien Rp. 2.000,-/kali m. Aff Hecting Rp. 1.000,-/jahitan n. Cuci luka Rp. 5.000,- o. Aff drain Rp. 5.000,- p. Pasang O2 Rp. 1.000,- q. Aff O2 Rp. 1.000,- r. Memandikan pasien Rp. 5.000,- s. Suction Rp. 5.000,- d. Tindakan KIA No Jenis Tindakan dan Terapi Paket Rawat Inap/hari (Rp) Jasa Tindakan (Rp) 1. 2. Paket persalinan normal dalam gedung Paket persalinan + penyulit dalam gedung 60.000 60.000 300.000 500.000 e. Biaya bahan dan Alat sesuai faktur + 10% II. Pelayanan di Pustu, Poskesdes, dan Polindes Besarnya tarif pelayanan di Pustu, Poskesdes dan Polindes sebagai berikut: a. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes Rp. 5.000,- b. Jasa pelayanan(perawat/bidan) Rp. 5.000,- c. Biaya Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai Faktur + 10% III. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Besarnya tarif Pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai berikut: a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana: 1. Pemeriksaan Darah. a) Haemoglobi(Hb) Rp. 3.000,- b) Leukosit Rp. 5.000,- c) Eritrosit Rp. 5.000,- d) Trombosit Rp. 5.000,- e) Retikulosit Rp. 5.000,- f) Hitung Jenis Rp. 3.000,- g) Laju Endap Darah Rp. 4.000,- h) Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 10.000,- i) Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,- j) Tes Widal Rp. 20.000,- k) Kholesterol Rp. 15.000,- l) Asam Urat Rp. 15.000,- 2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine) a) Albumin Rp. 3.000,- b) Reduksi Rp. 3.000,- c) Urobilin Rp. 3.000,- d) Bilirubin Rp. 3.000,- e) Sedimen/Benda Keton Rp. 3.000,- f) Urin lengkap Rp. 15.000,- g) Tes Kehamilan Rp. 10.000,- h) Test HIV/Narkoba Rp. 40.000,- 3. Pemeriksaan Tinja(Mikroskopis biasa) Rp. 5.000,- 4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan Darah Tepi) Rp. 5.000,- 5. Bakteriologik a) Sputum Rp. 5.000,- b) Reitz Sputum Rp. 5.000,- 6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana a) Rontgen No Jenis Foto BBA (Rp) Jasa Sarana (Rp) 40% Jasa Pelayanan (Rp) 60% Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Thorax Clavicula Scapula Scapula-joint Humerus Antebrachi Wrist-joint Ossa manus Femur Knoo-joint Cruris Ancle-joint Pedis Cranium Vertebra Cervical Vertebra Thoracal Vertebra Lumbalis Vertebra Sacralis Abdomen Pelvis Sinus Para Nasal Dental 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 9.000,- 5.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 24.000,- 20.000,- d. Ultra Sono Grafi No Pemeriksaan BBA(Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 USG 25.000 15.000 15.000 55.000 IV. Pengujian Kesehatan Besarnya tarif pengujian kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: No Pengujian Kesehatan Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp) Jumlah (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umum Anak Sekolah Karyawan Perusahaan Pegawai Negeri Ke Luar Negeri Calon Pengantin Visum Et Refertum Keterangan Jasa Raharja Keterangan Istirahat Keterangan Rujukan 5.000,- 2.500,- 5.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 20.000,- 5.000,- 2.000,- 1.000,- 5.000,- 4.500,- 20.000,- 7.000,- 12.000,- 7.000,- 30.000,- 20.000,- 4.000,- 4.000,- 10.000,- 7.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 50.000,- 25.000,- 6.000,- 5.000,- V. Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling Setiap pengguna kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien dan jenazah dipungut biaya sebagai berikut: a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar Rp. 20.000,- b. Pemakaian dengan jarak tempuh >6 – 15 km sebesar Rp. 40.000,- c. Pemakaian dengan jarak tempuh >15 – 50 km ditambah sebesar Rp. 3.000,-/km d. Pemakaian dengan jarak tempuh >50 – 100 km ditambah sebesar Rp. 2.000,-/km e. Pemakaian dengan jarak tempuh>100 km ditambah sebesar Rp. 1.000,-/km f. Besarnya biaya rujukan pasien sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: 1. Jasa konsul dokter yang merujuk 20% 2. Jasa pengemudi 40% 3. Jasa petugas pendamping 20% g. Besarnya biaya rujukan jenazah sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan: Jasa pengemudi 50% h. Biaya Bahan Bakar Minyak(BBM)atas penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d, dan diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 3 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar. VI. Pelayanan Luar Gedung Puskesmas 1. Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas. 2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung Puskesmas ditetapkan sebagai berikut: a. Jasa pelayanan Rp. 5.000,- b. Bahan dan Alat Pakai Habis sesuai faktur + 10% c. Biaya transport sesuai BBM rujukan 3. Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung perkunjungan, sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, c, d, e dan f sebesar Rp. 50.000,- BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 12 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan. Pasal 13 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi: 1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara 2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan 3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan tempat umum lainnya. Pasal 14 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 15 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 16 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 17 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 19 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. Rumah tinggal Rp. 3.000,-/bulan 2. Hotel Rp. 10.000,-/bulan 3. Wisma/penginapan Rp. 10.000,-/bulan 4. Asrama Rp. 3.000,-/bulan 5. Rumah makan, warung dan Penjual makanan lainnya Rp. 10.000,-/bulan 6. Rumah sakit umum Rp. 20.000,-/bulan 7. Puskesmas/rumah bersalin Rp. 20.000,-/bulan 8. Poliklinik/balai pengobatan Rp. 20.000,-/bulan 9. Apotik/toko obat Rp. 10.000,-/bulan 10.Gedung tempat pertunjukan Rp. 50.000,-/bulan 11.Kantor pemerintah Rp. 20.000,-/bulan 12.Kantor swasta Rp. 10.000,-/bulan 13.Gedung pertemuan Rp. 10.000,-/bulan 14.Kios Rp. 3.000,-/bulan 15.Ruko Rp. 45.000,-/bulan 16.Toko tanpa didiami Rp. 30.000,-/bulan 17.Salón Rp. 10.000,-/bulan 18.Bengkel/reparasi mobil Rp. 25.000,-/bulan 19.Bengkel/reparasi motor Rp. 20.000,-/bulan 20.Bengkel reparasi sepeda Rp. 10.000,-/bulan 21.Lembaga kursus Rp. 15.000,-/bulan 22.Penjahit Rp. 15.000,-/bulan 23.Pabrik pengolah vahan bangunan Rp. 25.000,-/bulan 24.Pabrik penggilingan padi Rp. 15.000,-/bulan 25.Pabrik pengolah vahan makanan dan minuman Rp. 20.000,-/bulan 26.Percetakan Rp. 20.000,-/bulan 27.Buang lansung ke TPA Rp. 5.000,-/M3 28.Pesta perkawinan dan sejenisnya Rp. 20.000,-/acara 29.Pertunjukan insidentil Rp. 20.000,-/acara 30.Pertunjukan bioskop Rp. 10.000,-/acara BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh pemerintah daerah. Pasal 21 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah : a. Pelayanan KTP; b. Kartu keterangan bertempat tinggal; c. Karti Identitas Kerja; d. Kartu Penduduk Sementara; e. Kartu identitas Penduduk Musiman; f. Kartu Keluarga; g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian. Pasal 22 Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Pasal 23 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 24 Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya administrasi dan biaya cetak yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 26 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan Jasa Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : a. Pelayanan KTP Rp. 10.000 b. Kartu keterangan bertempat tinggal; Rp. 10.000 c. Kartu Identitas Kerja; Rp. 10.000 d. Kartu Penduduk Sementara; Rp. 10.000 e. Kartu identitas Penduduk Musiman; Rp. 10.000 f. Kartu Keluarga; Rp. 5.000 g. Akta Perkawinan ; Rp. 50.000 h. Akta Perceraian; Rp. 100.000 i. Akta Pengesahan; Rp. 100.000 j. Pengakuan Anak; Rp. 100.000 k. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing; Rp. 100.000 l. Akta Kematian. Rp. 5.000 BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 29 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Pasal 31 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 32 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 33 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 34 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemantauan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truck, dan sejenisnya Rp. 2.000,- b. Sepeda Motor, Dokar, Becak Motor, dan sejenisnya Rp. 1.000,- BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 36 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar. Pasal 37 (1)Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasiliats pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang; (2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 38 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pasar . Pasal 39 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pasar. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 40 Retribusi Pelayanan Pasar digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 42 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut : a. Sewa tempat Rp. 3.000,-/m2 b. Sewa kios Rp. 25.000,-(selain pasar sentral) c. Sewa lods Rp. 10.000,- d. Sewa ruko Rp. 5.500.000,-/tahun(pasar Sentral) e. Sewa toko Rp. 3.150.000,-(pasar sentral) f. Sewa kios Rp. 750.000,-(pasar Sentral) BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 44 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji. Pasal 45 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Bermotor di Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pasal 46 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor Pasal 47 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 48 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : a. Biaya administrasi dan biaya cetak; b. Tingkat Kesulitan; c. Jenis Kendaraan; d. Kapasitas daya angkut. e. Bobot kendaraan di air. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 50 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; 3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; 4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 51 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur menurut jenis kendaraan dan frekwensi pengujian ditetapkan sebagai berikut: : a. Kendaraan pertama kali uji sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 175.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 150.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 100.000,- 4. Mobil barang Rp. 100.000,- b. Pengujian berkala ulang sebagai berikut: 1. Mobil Bus Rp. 60.000,- 2. Mobil Penumpang Rp. 50.000,- 3. Kendaraan angkutan barang khusus Rp. 35.000,- 4. Mobil barang Rp. 25.000,- c. Biaya kelengkapan sebagai berikut: 1. Buku uji kendaraan Rp. 10.000,- 2. Buku uji dan segel/pengetokan Rp. 5.000,- 3. Penggantian tanda uji rusak/ulang Rp. 6.000,- 4. Pembuatan dan pasang tanda samping: i. Baru Rp. 25.000,- ii. Ulang Rp. 10.000,- d. Kendaraan bermotor diatas air : 1. Kapal dengan tenaga penggerak motor  Ukuran sampai 1 GT Rp. 20.000,-  Ukuran 2 sampai 3 GT Rp. 35.000,-  Ukuran 4 sampai 5 GT Rp. 40.000,-  Ukuran 6 sampai kurang dari 7 GT Rp. 50.000,- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 52 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di pungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah. Pasal 53 Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Pasal 54 Subjek Retribusi Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Pemeriksaan da/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah Pasal 55 Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 56 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 57 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, kendaraan dan frekuensi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 58 (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya berupa : a. Biaya Pemeriksaan dan pengawasan; b. Biaya percetakan; dan c. Biaya Pembinaan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 59 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api adalah sebagai berikut: a. Rumah usaha Rp. 50.000,-/Tahun. b. Kios Rp. 20.000,-/Tahun. c. Perusahaan Rp. 50.000,-/Tahun. d. Kantor Rp. 50.000,-/Tahun. e. Mobil Rp. 20.000,-/Tahun. (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Fire hydrant gedung dan halaman sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa Sprinker setiap satu perangkat sebesar Rp. 100.000,-/Tahun. Bagian Keenam Kewajiban Pasal 60 Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki dan/atau menguasai lahan, ruangan, rumah susun, flat/apartement, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran. Pasal 61 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa Racun Api disediakan pada setiap : a. Ruangan rumah usaha, rumah susun, flat/apartement, kantor dan bangunan lainnya; b. Perusahaan yang mengelolah, menyimpan dan memeperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT); c. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda- benda yang tidak mudah terbakar (TMT); d. Kendaraan Bermotor. (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api/alat pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 62 (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 berupa Fire Hydrant wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan Industri, pabrik-pabrik dan gudang; b. Bangunan sarana umum swasta dan pemerintah; c. Bangunan pereumahan real estate, rumah susun, flat dan apartement. (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 59, berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap : a. Bangunan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, Kantor dan sejenisnya yang bertingkat dua ketas; b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas empat belas meter atau bertingkat empat ketas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas. Pasal 63 (1) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M2; (2) Terhadap perusahaan dan kantor yang mengola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M2; (3) Terhadap rumah susun, flat/apartement harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M2; (4) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan bahan-bahan tidak mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berikut ; a. Roda 4 (empat) dan 6 (enam) 1 (satu) buah; b. Roda 10 (sepuluh) dan seterusnya 2 (dua) buah. (5) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan bahan-bahan mudah terbakar harus memiliki tabung racun api sebagai berukut : b. Roda 4 (empat) 1 (satu) buah; c. Roda 6 (enam) 2 (dua) buah; d. Roda 10 (sepuluh) danseterusnya 3 (tiga) buah. (6) Terhadap bangunan, industri pabrik dan gudang memiliki 1 (satu) unit fire hydrant setiap ruangan 1 s/d 600 M2; (7) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza, Mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 800 M2; (8) Terhadap bangunan perdagangan real estate, rumah flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit Fire Hydrant setiap luas ruangan 1 s/d 1000 M2; (9) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, Mall dan sejenisnya yang bertingkat 2 (dua) keatas serta bangunan-bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian diatas 14 (empat belas) meter atau bertingkat 4 (empat) ketas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai 1 (satu) keatas. BAB X RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 64 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas jasa penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Pasal 65 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jasa pelayanan penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah; Pasal 66 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan Peta . Pasal 67 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan Peta. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 68 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 69 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 70 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 71 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut : a. Skala 1 : 100.000 sebesar Rp. 250.000,- b. Skala 1 : 50.000 sebesar Rp. 150.000,- c. Skala 1 : 10.000 sebesar Rp. 100.000,- BAB XI RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 72 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus. Pasal 73 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 74 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus . Pasal 75 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 76 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 77 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 78 (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 79 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut : a. Septic tank ukuran 0 s/d 3 m3 sebesar Rp. 75.000,- b. Septic tank ukuran diatas 3 m3 s/d 5m3 sebesar Rp. 125.000,- c. Septic tank ukuran di atas 5 m3 s/d 9 m3 sebesar Rp. 175.000,- d. Septic tank ukuran diatas 9 m3 sebesar Rp. 200.000,- BAB XII RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 80 Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.Pasal 81 (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengoloahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan , dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya. Pasal 82 Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengolahan limbah cair . Pasal 83 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan pengolahan limbah cair Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 84 Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 85 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan; Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 86 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 87 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut : No Jenis Usaha / Kegiatan Jenis Limbah Cair (Satuan) Standar Volume Besarnya Retribusi yang di tetapkan 1 2 3 4 5 6 7 Rumah Sakit Rumah makan Hotel/Penginapan/Wisma Bengkel roda dua dan roda empat Pemotongan ayam/sapi Kandang ayam Heatcri Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Oli bekas/liter Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 2.500,- /liter Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pabrik tahu Pembuatan es Putar Pasar ikan Pengelola hasil laut Pabrik air kemasan/PDAM Tempat cuci mobil/motor Pabrik es balok Pabrik gula Pabrik pengolah hasil bumi Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 Limbah pembuangan/M3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 0,0 s/d 1,0 m3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.000,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 Rp. 1.500,- /M3 BAB XIII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 88 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan tera/tera ulang: a. Pelayanan Pengujian alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan ; b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 90 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang. Pasal 91 Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 92 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 93 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 94 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 95 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut: a. Pemanas Rp. 1.000,- b. Ukuran panjang Rp. 5.000 c. Takaran/Literan Rp. 5.000 d. Anak Timbangan Biasa Rp. 5.000 e. Timbangan Dacing Logam 10 kg. Rp. 10.000 f. Timbangan Dacing Logam 25 kg. Rp. 15.000 g. Timbangan Dacing Logam 50 kg. Rp. 20.000 h. Timbangan Pegas 10 kg. Rp. 10.000 i. Timbangan Pegas 50 kg. Rp. 15.000 j. Timbangan Meja Rp. 15.000 k. Timbangan Kwadran Rp. 15.000 l. Timbangan Desimal Rp. 15.000 m. Timbangan Sentisimal Rp. 15.000 n. Timbangan Bobot Insut Rp. 15.000 o. Timbangan Cepat Rp. 20.000 p. Timbangan Elektronik Rp. 20.000 q. Neraca Emas/Obat Rp. 20.000 r. Timbangan Kap. Lebih dari 3000 kg. Rp. 100.000 s. Pompa Ukur BBM Rp. 100.000 BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 96 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendidikan. Pasal 97 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah; c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD;dan d. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pasal 98 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis dari pemerintah daerah. Pasal 99 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 100 Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 101 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 102 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan, dengan memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan; (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 103 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai Rp. 100.000,-/orang BAB XV RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 104 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi; Pasal 105 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum; Pasal 106 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi . Pasal 107 Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dalam wilayah Daerah untuk usaha penyediaan Menara telekomunikasi. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 108 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 109 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan operasional menara telekomunikasi. Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 110 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut; Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 111 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi; BAB XVI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 112 Retribusi jasa umum yang terutang, dipungut dalam wilayah Daerah. BAB XVII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 113 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah; (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XVIII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 114 (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan STRD; (3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB XIX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 115 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retibusi jasa umum dibayarkan berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut kepada bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah; (5) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 116 (1) Pembayaran retribusi jasa umum tidak dapat diangsur; (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi kepada Bupati; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 117 (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. BAB XXI PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 118 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan; (3) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu; (4) Tatacara pemungutan retribusi jasa umum, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 119 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 120 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat 10 bulan; (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan; (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran; (4) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Keberatan Pasal 121 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi; (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. Pasal 122 (1). Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan; (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Buapti tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 123 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XXII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 124 (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan wajib Retribusi; (3) Tatacara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 125 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut; (5). Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB; (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi; (7). Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 126 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten; (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 127 (1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi; (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati; (3) Tatacara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 128 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 129 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan. BAB XXVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 130 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan;dan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). BAB XXVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 131 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 132 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : d. Peraturan Daerah Nornor Tahun 1986 tentang Pasar; e. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebersihan dan keindahan; f. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Retribusi KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003; g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; h. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1998 tentang Retribusi parkir di Tepi lalan Umum; i. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Dan semua ketentuan yang bertentangan denga Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
44

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2013/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang –undang Nomor 32 Penyiaran dan ketentuan Pasal Tahun 2002 tentang 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. b. bahwa Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan dan hiburan serta sosial. kontrol dan perekat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Takalar. Suara Lipang Bajeng
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia : Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8954, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LIPANG BAJENG KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Takalar; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI); 7. Radio Siaran Lipang Bajeng FM adalah Lenbaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat; 8. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsure Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; 9. Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik; 10. Kepala Satuan Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Lipang Bajeng Kabupaten Takalar; 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter , baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang tidak dapat diterima melalui perangkat penerima siaran; 12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi didarat dan di laut dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; 13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat; 15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran; 16. Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara yang besifat independen yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan didaerah disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran; 17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepadalembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah Acuan Lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran. 19. Modulasi Frekuensi (Frequency Modulation=FM) adalah Proses menumpangnya sinyal Informasi pada sinyal pembawa (cerrier) sehingga Frekuensi gelombang pembawa perubah sesuai dengan perubahan simpangan (tegangan) gelombang sinyal informasi. BAB II BENTUK KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Bentuk Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio SuaraLipang Bajeng Kabupaten Takalar. Bagian kedua Kedudukan Pasal 3 (1).Radio Suara Lipang Bajeng merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan,pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Takalar yang bersifat independen,tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan infomasi kepentingan masyarakat. (2) Radio suara lipang bajeng berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar. (3) Tempat dan kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Suara Lipang Bajeng di Kabupaten Takalar. Bagian Ketiga Tugas dan Funsi Pasal 4 Radio Suara Lipang Bajeng Mempunyai tugas : a. Memberikan pelayanan informasi dengan penyelenggaraan penyusunan program siaran radio,teknik radio,administrasi dan pemasaran di bidang radio. b. Menyebar luasan informasi pembangunan Daerah,pendidikan,hiburan,informasi lalulintas, kebencanaan, keparawisataan, kontrol dan perekat sosial. c. Melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Takalar. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,Radio Siarang Lipang Bajeng mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan umum,pengawan penyelenggaraan penyiaran b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran; c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi,sumber daya manusia (SDM),keuangan,penyusunan laporan,serta pemasran dan promosi; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran; e. Penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana,sarana dan teknik radio public lokal; f. Penyebarluasan informasi pembangunan,kehidupan sosial budaya politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media,infomasi,pendidikan,hiburan,informasi lalulintas,kebencanaan,control dan perekat sosial masyarakat;dan g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran. BAB III ALAT KELENGKAPAN Pasal 6 Alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten takalar terdiri dari : a. Dewan Pengawasan; b. Dewan Direksi; c. Kepala Stasiun radio. BAB IV DEWAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Dewan pengawasan Radio suara Lipang bajeng adalah bagian dalam strutur lembaga penyiaran public lokal yang berfungsi mewakili masyarakat yang menjalangkan tugas pengawasan terhadap dewan penyiran direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; (2) Dewan pengawasan berjumlah tiga orang terdiri unsure Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar,Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. (3) Dewan pengawasan penyiaran Publik lokal radio suara lipang bajeng ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsetelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan atau masyarakat (4) Dewan Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Suara Lipang Bajeng memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan,Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan peraturan Bupati. Pasal 8 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Penawas harus mempunyai syarat: a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Beribawa,jujur,adil dan berkelakuan tidak tercela; f. Bagi yang bertatus PNS harus memenuhi kualifikasi di bidang penyiaran; g. Bagi anggota yang diangkat dari unsure Masyarakat wajib non partisan,tidak sedang menjabat anggota legislative dan yudikatif; h. Bagi anggota yang diangkat dari unsure penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidan g penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya dan i. Tidak memikiikatan dengan lembaga penyiaran lain. BAB V DEWAN DIREKSI Pasal 9 (1) Dewan Direksi adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran public lokal Radio suara lipang bajeng yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran public lokal; (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara lipang Bajeng diangkat,ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Suara Lipang Bajeng atas persetujuan Bupati Takalar; (3) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik lokal suara Lipang Bajeng memiliki nasa kerja selama 5 (lima) Ttahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat : a. Warga Negara RI yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Sehat Jasmani dan Rohani; d. Beribawa,jujur,adil,berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manejerial; e. Berpendidikan Sarjana (S1) f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyuaran public; g. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran; h. Bukan anggota legislative dan non partisan;dan i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain. BAB VI KEPALA STASIUN RADIO Pasal (1) Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Suara Lipang bajeng Kabupaten Takalar (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Kepala Stasiun Radio sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bupati Takalar BAB VII SUMBER BIAYA Pasal 12 (1) Sumber biaya penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar dan alat kelengkapannya berasal dari: a. APBD b. Iuran Penyiaran c. Siaran iklan yang sesuai ketentuan peraturan perung undangan yang berlaku d. Usaha lain yang sah dan tidak meningkat;dan e. Sumbangan masyarakat. (2) Sumber pembiayaan di luar APBD diatur dengan Peraturan Bupati Takalar. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN (1) Sebelum alat kelengkapan Radio Suara Lipang Bajeng Kabupaten Takalar terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini; (2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
15

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAKALAR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2016/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu Untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor…., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ........).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Takalar. b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. d. Bupati adalah Bupati Takalar. e. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. f. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. g. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. h. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. i. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. j. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. k. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. l. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar. BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2. SubbagianUmum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan; 1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan. d. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; 1. Subbidang Sosial Budaya; 2. Subbidang Pemerintahan. e. Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi; 1. Subbidang Fisik dan Prasarana; 2. Subbidang Ekonomi. f. UPTB; g. Jabatan Fungsional; (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 4 Kepala Badan (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan antar-daerah kabupaten/kota; g. Melaksanakan Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan antar-Daerah Kabupaten/Kota; h. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan antar-Daerah Kabupaten/Kota; i. Mengoordinasikan pelaporan secara berkala hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; j. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan perencanaan pembangunan; k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 5 Sekretariat (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan secretariat; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program; c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan badan; h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian; i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga badan; k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan; p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 6 Subbagian Perencanaan dan Keuangan (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran; g. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis badan; h. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; i. Mengumpulkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati; j. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran badan; l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan badan; m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan badan; n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan; o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran; q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan; s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 7 Subbagian Umum dan Kepegawaian (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum, Kepegawaian, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; k. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan urusan rumah tangga badan; l. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; m. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; n. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai; o. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; p. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; q. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; r. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan badan; s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; t. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian; u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 8 Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; e. Pelaksanaan administrasi Bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan rumusan kebijakan dan pengendalian perencanaan; g. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah; h. Melaksanakan perumusan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi arah pembangunan; i. Mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan penganggaran pemerintah daerah terkait dokumen perencanaan; j. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terkait dokumen perencanaan daerah; k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kepada perangkat daerah; l. Mengoordinasikan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dokumen perencanaan pembangunan daerah; m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 9 Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Merancang pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah; g. Merancang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah; h. Merancang pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; i. Melakukan pemantauan dan pengendalian dalam Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah; j. Melakukan pengendalian dan evaluasi alokasi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah; k. Melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 10 Subbidang Penelitian dan Pengembangan (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Penelitian dan Pengembangan. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian kebijakan dan pengembangan teknologi daerah dalam rangka penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan; g. Melaksanakan bimbingan teknis dan implementasi hasil-hasil penelitian kebijakan; h. Menyiapkan dokumentasi terhadap seluruh hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan rujukan penyusunan kebijakan teknis perencanaan/kebijakan pembangunan daerah; i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; j. Menyiapkan bahan dan data bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan serta bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi; k. Menyiapkan bahan dalam kegiatan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat; l. Menghimpun hasil penelitian terapan dari berbagai sumber; m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 11 Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; e. Pelaksanaan administrasi Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan rumusan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan; g. Mengkordinasikan dan menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang sosial, budaya dan pemerintahan; h. Mengkordinasikan pelaksanaan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah dan antar Kabupaten/Kota bidang sosial, budaya dan pemerintahan; i. Mengkordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang sosial, budaya dan Pemerintahan; j. Memverifikasi rancangan Rencana strategis perangkat daerah bidang sosial, buadaya dan pemerintahan; k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di Provinsi dan kabupaten bidang sosial, budaya dan pemerintahan; l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten bidang sosial, budaya dan pemerintahan; m. Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasi rencana pembangunan daerah provinsi dan kabupaten bidang sosial, budaya dan pemerintahan; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 Subbidang Sosial Budaya (1) Subbidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang sosial dan budaya. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan subbidang sosial budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang sosial budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Merumuskan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya; g. Merumuskan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang sosial budaya; h. Menganalisis dokumen Rencana strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial udaya; i. Pembinaan perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten bidang sosial budaya; j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang sosial budaya; k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di provinsi dan daerah bidang sosial budaya; l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang sosial budaya; m. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang sosial budaya; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 13 Subbidang Pemerintahan (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemerintahan. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Merumuskan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan; g. Merumuskan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pemerintahan; h. Menganalisis dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah bidang Pemerintahan; i. Pembinaan perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah bidang Pemerintahan; j. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang Pemerintahan; k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan; l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang pemerintahan; m. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 14 Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi (1) Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang fisik, prasarana dan ekonomi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang fisik, prasarana dan ekonomi; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fisik, prasarana dan ekonomi; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fisik, prasarana dan ekonomi; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fisik, prasarana dan ekonomi; e. Pelaksanaan administrasi bidang fisik, prasarana dan ekonomi; dan f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan rumusan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik dan prasarana; g. Mengoordinasikan dan menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana; h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan antara Daerah Provinsi dan Daerah dan antar Kabupaten/Kota bidang ekonomi, fisik dan prasarana; i. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana; j. Memverifikasi rancangan Rencana strategis perangkat daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana; k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ekonomi, fisik dan prasarana; l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah k bidang ekonomi, fisik dan prasarana; m. Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasi rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana; n. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi, fisik dan prasarana; o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15 Subbidang Fisik dan Prasarana (1) Subbidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang fisik dan prasarana. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Fisik dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Fisik dan Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Merumuskan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; g. Merumuskan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana; h. Menganalisis dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang fisik dan prasarana; i. Pembinaan perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten bidang fisik dan prasarana; j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang bidang fisik dan prasarana; k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di daerah bidang fisik dan prasarana; l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang fisik dan prasarana; m. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang fisik dan prasarana; n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 16 Subbidang Ekonomi (1) Subbidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ekonomi. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut : a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. Mengoordinasikan rumusan kebijakan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi; g. Mengkordinasikan dan menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah bidang ekonomi; h. Mengkordinasikan pelaksanaan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota bidang ekonomi; i. Mengkordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang Ekonomi; j. Memverifikasi rancangan Rencana Strategis perangkat daerah bidang Ekonomi; k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kemeterian/Lembaga dan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di provinsi dan daerah bidang Ekonomi; l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten Takalar bidang Ekonomi; m. Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasi rencana pembangunan daerah provinsi dan daerah bidang Ekonomi; n. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan pembangunan jangka menengah, dan kebijakan pembangunan tahunan daerah bidang Ekonomi. o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB III TATA KERJA Pasal 17 (1) Kepala badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang–undangan. (2) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis. (3) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang dalam lingkungan badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala subbidang dalam lingkungan badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi badan. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2003.