Pencarian Peraturan

pajak daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan

ABSTRAK:

Pajak Hiburan selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, maka dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengelolaan Pajak Hiburan dialihkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Takaiar sehingga periu diadakan penyesuaian.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 200 4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahu n 2012 tentang Pajak Daerah.
Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Untuk yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah : a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; b. untuk Badan adalah pengunjung atau kuasanya. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
11 halaman

PELAKSANAAN-PAJAK-RESTORAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pajak Restoran

ABSTRAK:

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 201 7 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana Pajak Restoran selama ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, maka dengan adanya Peraturan Daerah tersebut pengelolaan Pajak Restoran dialihkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar sehingga perlu diadakan penyesuaian;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingka t 11 di Sulawesi 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 200 4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penjndang - undangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 201 2 tentang Pajak Daerah;
Mengartur tentang Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
11 halaman

PEDOMAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

Untuk meaksanakan letentuan pasal 43 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembanguna Desa 8. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa 10. Peraturan menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa 11. Peraturan menteri keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian dana desa setiap desa 12. Peraturan menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
Mengatur tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
69 halaman

pedoman pembangunan desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK:

bahwa unntuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 20014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjukteknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 ) seb agaim ana t e lah diubah beberapa kali t e rakhir dengan Undan gUndan g N o mor 09 55 Tah U nnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 23 TTaahhun 220014 tteennttaang P eemmeerriinnttaahhan DDaaeerrah ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia T aahhun 220014 NNoommor 22444, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara R eeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 5555887) sseebbaaggaaiimmaana tteellah ddiiuubbah b eebbeerraapa kkaali tteerraakkhhir ddeennggan UUnnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 09 T aahhun 220015 tteennttaang PPeerruubbaahhan kkeeddua aattas UUnnddaanngg--UUnnddaarrig N oommor 23 TTaahhun 220014 tteennttaang PPeemmeerriinnttaahhan DDaaeerr''ah ( LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220015 NNoommor 5 8, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoonniior 5 667799); . u n 2 01 5 t entang Pe ru bahan kedua a tas Undan g -Und ang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g Pe m e rin tahan Daerah (Lembar an N e g ar a Repub lik In don es ia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No ni. or 5679); . Undang-Undang N omor 6 Tahun 2 014 t e n tang Desa (Lembaran Negara R epub lik In donesi a Tahun 20 14 Nornor. 7, Tambahan Lembar an Negar a R epublik I ndo n esia Nomi or 5 49 5); Peraturan Pemerintah Nomor 43 T ahu n 2 01 4 t en t ang Peraturan Pelaksanaan Undan gUndan g N omo r 6 Tahun 2014 tentang Desa (Le mbaran Ne g ara R epu b lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , T ambah an Le m baran N egara Republik Indonesia Nom or 553 9 ) seb agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tah u n 2 015 t e ntang P e ru b ah an ata s Per a turan Pemerintah No mor 43 Talrun 3. 3, U nnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 6 TTaahhun 220014 tteennttaang DDeesa ( LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 7, T aammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 4. 4. 20 1 4 te n tan g P er atu ran Pelaksanaan Undan g -Un dan g n o m or 5 449955); P eerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 43 TTaahhun 220014 tteennttaang P eerraattuurran PPeellaakkssaannaaan UUnnddaanngg--UUnnddaang NNoommor 6 TTaahhun 2 0014 tteennttaang DDeesa ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia T aahhun 220014 NNoommor 11223, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara R eeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 5555339) sseebbaaggaaiimmaana tteellah ddiiuubbah d eennggan PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 47 TTaahhun 220015 tteennttaang P eerruubbaahhan aattas PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 43 TTaahhttin 2 0014 tteennttaang PPeerraattuurran PPeellaakkssaannaaan UUnnddaanngg--UUnnddaang nnoommor 6 TTaahhun 220014 tteennttaang DDeesa ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik I nnddoonneessia TTaahhun 220015 NNoommor 11557, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran N eeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia NNoommor 55771177); 6 Tahun 2014 te n t an g Desa (Lembar an N eg ara R e p u blik I n do n esia Tahun 2015 N o mor 157, Tarnbahan Le mbar an N e gara Repu b li k Indonesi a Nomor 5717); i I 5. 5. PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 38 TTaahhun 220007 tteenntt^g P eemmbbaaggiian UUru ssan PPeemmeerriinnttaahhan aannttaara PPeemmeerriinnttaah, P eemmeerriinnttah DDaaeerrah PPrroovviinnssi, ddan PPeemmeerriinnttah DDaaeerrah K aabbuuppaatteenn//KKoota ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik Indone^sia T aahhun 220007 NNoommor 82); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenting Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daetah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 6. : 6. PPeerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 60 TTaahhun 220014 tteennttaang DDaana D eesa yyaang bbeerrssuummbber ddaari AAnnggggaarran PPeennddaappaattan ddan BBeellaannja N eeggaara ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014 N oommor 11668, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik IInnddoonneessia N oommor 55555588), sseebbaaggaaiimman tteellah ddiiuubbah ddeennggan PPeerraattuurran P eemmeerriinnttah NNoommor 22 TTaahhun 220015 tteennttaang PPeerruubbaahhan aattas P eerraattuurran PPeemmeerriinnttah NNoommor 60 TTaahhun 220015 tteennttaang DDaana D eesa yyaang BBeerrssuummbber ddaari AAnnggggaarran PPeennddaappaattan ddan B eellaannja NNeeggaara ((LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbHk IInnddoonneessia TTaahhun 2 0015 NNoommor 888, TTaammbbaahhan LLeemmbbaarran NNeeggaara RReeppuubbllik I nnddoonneessia NNoommor 55669944); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. PPeerraattuurran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1111 TTaahhun 220014 t eennttaang PPeeddoomman TTeekknnis PPeerraattuurran di DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara R eeppuubbllik IInnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009911); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. PPeerraattuurran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1113 TTaahhun 220014 t eennttaang PPeennggeelloollaaan KKeeuuaannggan DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara RReeppuubbllik I nnddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009933); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 9. PPeerraattuu..rran MMeenntteeri DDaallam Negeri NNoommor 1114 TTaahhun 220014 t eennttaang PPeeddoomman PPeemmbbaanngguunnan DDeesa ((BBeerriita NNeeggaara R eeppuubbhk LLaaddoonneessia TTaahhun 220014 NNoommor 22009944); tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
TAHUN 2018 NO 38
96 halaman

PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ,tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4o lahu n 2014,tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 201 4 Tentang Desa; b. bahw a sesua i dengan ketentURn Pasa l 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 201 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dar i hasi l pajak dan retribus i daerah kabupaten yang telah diterima kepada Desa; c. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana di dalam huru f a dan huru f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian, Penetapan Da n Pengelolaan Aiokas i Dan a Des a Dan, Bagi Hasi l Pajak D a n Retribus i Daerah Tahu n Anggaran 2021
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahu n 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawes i Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1959 Nomor 74 Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Des a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubedi beberapa kali, terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 201 5 tentang Perubahan Kedu a ata s Undang-Undang Nomor 2 3 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 58, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-undang Nomor 2 Tahu n 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahu n 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untu k Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancama n yang Membidiayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 134, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indon^*^'" Nomor 6516); 5. Peraturan Pemerintah Non: Dr 43 Tahu n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Des a (Nomor 123 Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapcAkali diubah terakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahu n 201 9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu n 201 4 tentang Des a (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); (Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 201 5 tentang Perubahan Kedu a ata s Undang-Undang Nomor 2 3 Tahu n 2014 tentang Pemerintfihan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58, Tambaha n lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor bO Tahu n 2014 tentang Dan a Des a yang bersumbe r dar i Anggaran Pendapatan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 168, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhi r dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2016 tentang Perubahan kedua ata s Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu n 2014 tentang Dan a Des a yang bersumbe r dar i Anggaran Pendapatan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 57, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 114 Tahu n 2014 tentang Pedoman Pembangunan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 2094); Peraturan Menter i Dala m Negeri Nomor 44 Tahu n 2016 tentang Kewenangan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2016 Nomor 1037); Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 20 Tahu n 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2018 Nomor 611); Peraturan Menter i Des a Pembangunan Daerah Tertinggal da n Transmigras i Nomor 1 Tahu n 201 5 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Ha k Asa l Usu i da n Kewenangan Loka l Berskal a Des a (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 158); Peraturan Menteri Des a Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras i Nomor 13 Tahu n 202 0 tentang Prioritas Penggunaan Dan a Des a Tahu n 202 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 Nomor 1035); Peraturan Bupati Takala r Nomor 02 Tahu n 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Des a (Berita Daerah Kabupaten Takala r Tahu n 2019 Nomor 02);
BA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN BAB III PERHITUNGAN , BESARAN DAN PENETAPAN BAB IV PENYALURAN, PENGGUNAAN , PENGELOLAAN , PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
PERATURA N BUPATI TAKALAR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEMBAGIAN , PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
30

Desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 201 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 73 Tahu n 201 5 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
ADD ditetapkan sebesar paling sedikit 10 % (Sepuluh Persen) dari Bagian Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; Besaran ADD tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.61.439.143.100, - (Enam Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
23 halaman

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g Desa(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomor 7, Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5495) ; 2. Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentan g Peratura n Pelaksan a Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k IndonesiaTahu n 201 4 Nomo r 123 , Tambaha n Lembara n Negara Republi k Indonesi a Nomor 5539 ) sebagaiman a tela h diuba h terakhi r denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 11 Tahu n 201 9 tentan g Perubaha n Kedu a ata s Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentang Peratura n Pelaksan a Undang-Undan g Nomor 6 Tahu n 201 4 tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 41 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomor 6321) ; 3. Peratura n Pemerinta h Nomo r 6 0 Tahu n 201 4 tentan g Dan a Des a yan g Bersumbe r dar i Anggara n Pendapata n da n Belanj a Negara (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 168 , Tambaha n Lembara n Negara Republi k Indonesi a Nomo r 5558) ; 4. Peratura n Menter i Dala m Negeri Nomo r 4 4 Tahu n 201 6 tentan g Kewenanga n Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 1037) ; 5. Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 2 0 Tahu n 201 8 tentan g Pengeiolaan Keuanga n Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 8 Nomo r 611) ; 6. Peratura n Lembag a Kebijaka n Pengadaa n Barang/Jas a Pemerinta h Nomo r 12 Tahu n 201 9 Tentan g Pedoma n Penyusuna n Tat a Car a Pengadaa n Barang/Jas a d i Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 145
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TATA NILAI PENGADAAN BAB IV RUANG UNGKUP PENGADAAN BAB V PARA PIHAK BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN BAB VllI PELAKSANAAN PENGADAAN BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA BAB X KEADAAN KAHAR BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN BAB XII SANSI BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELECTRONIK BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN BAB XVII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
18

Desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeioiaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/201 7 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengeioiaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018 , dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a . Alokasi Dasa ; b . Alokasi Afirmasi; dan c . Alokasi Formula. Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 huruf a , dihitung berdasarkan alokasi dasar Per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
35 halaman

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

ABSTRAK:

bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Takalar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-u ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yahg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahu n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); i 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1 1. Undang-undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ii Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans i Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ill 24. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahu n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Car a Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD , Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parlai Politik; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 ;
PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
6

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. bahwa struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
BUPATI TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT